Peningkatan subsidi kuangan partai politik lahirkan dilema. Konstitusi dan undang-undang menempatkan parpol sebagai lembaga publik karena penyuplai utama pejabat politik. Tapi, keuangan parpol sebagai lembaga publik parpol sangat didominasi bersumber dari pihak privat. Peningkatan subsidi Parpol untuk di keadaan regulasi yang tak menjamin transparansi dan akuntabilitas “Hampir semua posisi kekuasaan negara diakses melalui partai politik tapi subsidi dari negara tak …

Menurut hasil penelitian Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2014, nilai bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) hanya berkisar 1,3 persen dari total kebutuhan operasional partai politik per tahun. Tentu saja bantuan ini tidak sebanding dengan besaran pengeluaran untuk dana kampanye setiap partai politik. Walaupun undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai …