Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu saat ini terus mengalami penyempurnaan dalam perbaikan sejumlah regulasi. Ke depannya, ini menjadi aspek yang berpotensi untuk mendorong Bawaslu menjadi sebuah lembaga peradilan administratif Pemilu. Untuk itu, Bawaslu beserta jajarannya hingga lembaga pengawas ad hoc terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa …

Penerapan pemilihan elektronik (e-voting) menjadi hal yang ingin dipahami Panitia Kerja (Panja) Undang-undang Pemilu saat ke Meksiko. Negara tetangga selatan Amerika Serikat ini belum menerapkan e-voting secara utuh dan menyeluruh dalam pemilu nasional bahkan. Indonesia penting membandingkan pengalaman panjang uji coba e-voting Meksiko dari tingkat daerah sampai negara bagian lalu ke nasional. Mulai dari hasil yang tak mengikat sampai kompleksitas …

Salah satu pandangan Komisi II DPR, anggota KPU 2017-2022 berkomitmen menerapkan teknis pemilihan elektronik (e-voting) dalam Pemilu Serentak 2019. Pandangan ini dihubungkan uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai tahap akhir keterpilihan anggota KPU. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil berpendapat, pandangan Komisi II itu memaksakan. Berikut penjelasannya (20/2). DPR ingin anggota KPU 2017-2022 berkomitmen menerapkan e-voting …

Sekitar satu minggu setelah isu mengenai dugaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ganda menjadi viral di media sosial, masyarakat kemudian diresahkan dengan berita dibongkarnya kiriman e-KTP dari Kamboja oleh Dirjen Bea Cukai bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kementerian Dalam Negeri. Kiriman itu masuk Indonesia pada 3 Januari 2017. Kasus dugaan e-KTP ganda yang sebelumnya telah dibantah oleh Mendagri …

Rekapitulasi elektronik (e-recap) lebih dibutuhkan dibanding dengan pemungutan suara elektronik (e-voting). Tak ada persoalan mendasar pada tahap pemungutan suara yang mesti dijawab oleh teknologi. Masalah justru banyak terjadi pada tahap rekapitulasi berjenjang. Pada tahap ini lah teknologi dibutuhkan. “Persoalan pemungutan dan penghitungan suara selama ini sama sekali tidak terjadi di proses pemungutan dan penghitungan suara. Persoalan yang mesti dijawab dengan teknologi …

Empat fraksi dalam tubuh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu cenderung pesimis terapkan pemilu elektronik pada Pemilu Serentak 2019. Empat fraksi tersebut yakni, F-Partai Golongan Karya (Golkar), F-Partai Keadilan Sejahtera (PKS), F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan F-Hati Nurani Rakyat (Hanura). Empat fraksi tersebut meragukan pemilu elektronik karena pertimbangan keamanan sistem teknologi elektronik yang akan menopang penyelenggaran pemilu dan …

Pakar teknologi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PT INTI, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di Senayan, Jakarta Selatan (11/1). Tiga instansi, yakni Kominfo, PT INTI, dan BPPT menyatakan bahwa Indonesia siap menyelenggarakan pemilu berbasis elektronik, khususnya e-voting secara bertahap. Sementara itu, ITB memberikan rambu-rambu bagi …

Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) menyatakan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan pemilu berbasis elektronik. Indonesia telah memiliki industri teknologi e-voting, lembaga sertifikasi mesin, dan lembaga audit digital. “Lembaga sertifikasi sudah ada. Lembaga audit ada. Industrinya juga sudah ada yaitu PT INTI. Kami sudah mendampingi …

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan siap mendukung penyelenggaran pemilu berbasis teknologi elektronik, baik pemungutan suara maupun penghitungan suara. Kepala Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa tiga instrumen pemilu elektronik—teknologi, keamanan sistem elektronik, dan aplikasi—telah siap. “Indonesia sudah siap secara infrastruktur, baik untuk e-voting maupun e-counting. Keamanan elektronik sudah memadai, aplikasi sudah memadai, dan teknologinya juga sudah …