Pembahasan secara bersamaan Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu akan terkendala waktu. Ada kerangka waktu yang mengikat pembahasan UU Pemilu. “Pembahasan berbarengan sangat baik dari sisi tujuan. Tapi jangan lupa ada kerangka waktu yang tidak boleh diabaikan yang mengikat …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu dinilai akan lebih baik jika dibahas bersamaan. Pembahasan berbarengan sangat baik dari sisi tujuan. “Saya tidak setuju digabung. Menurut saya, kitab hukum pemilu sendiri. Pengaturan partai sendiri termasuk di dalamnya keuangan partai, dan …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu sebaiknya tidak digabung menjadi satu naskah. Tiga pengaturan tersebut mesti dipisah karena memiliki kompleksitas masing-masing. “Saya tidak setuju digabung. Menurut saya, kitab hukum pemilu sendiri, pengaturan partai sendiri termasuk di dalamnya keuangan partai, …