Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi pun memperpanjang ketakpastian penyelenggaraan pemilu. DPR dan Pemerintah memang akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan …

Komisi Pemilihan Umum ingin mengembangkan teknologi penyusunan daerah pemilihan (dapil) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2019. Sistem informasi daerah pemilihan ini akan menjadi alat bantu bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berkewenangan membentuk dapil pemilu parlemen daerah. Alat bantu ini pun akan membuat intervensi kepentingan peserta pemilu terhadap KPU di daerah akan lebih mungkin dicegah. “Dalam sistem ini …

Ambang batas parlemen menjadi isu perdebatan dalam rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menaikkan ambang batas dianggap efektif untuk menyederhanakan sistem partai di parlemen, guna mengefektifkan sistem presidensial. Akan tetapi, penyederhanaan partai tak cukup dengan hanya menggunakan instrumen ambang batas, melainkan harus mempertimbangkan formula perolehan kursi partai dan besaran daerah pemilihan (dapil). “Semua UU kepemiluan yang lahir pasca …

“Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional  Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu”[1] Latar belakang Sebagai salah satu instrumen teknis dalam sistem pemilu, ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold, ditemui dalam Negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional. Dibandingkan dengan Instrumen lain dalam sistem pemilu seperti; daerah pemilihan, formula perhitungan suara-kursi dan lain sebagainya, ambang batas perwakilan …