Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 tak terlalu baik. Banyak keluhan dari pemilih terhadap DPT, terutama pemilih di wilayah dengan pasangan calon (paslon) tunggal.
“Pilkada 2018, DPT kita agak buruk. Tahun ini banyak sekali keluhan terkait DPT,” kata Jerry pada diskusi “Evaluasi Pilkada Serentak 2018” di Media Centre Bawaslu, Gondangdia, Jakarta Pusat (29/6).
Jerry menceritakan temuannya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada hari pemungutan suara. Di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada setidaknya empat keluarga yang tidak terdata secara lengkap. Di kecamatan lain di Kabupaten Mamasa, keluarga yang bertempat tinggal dekat dengan TPS juga tak terdata.
“Jadi ada kasus, di satu keluarga, isterinya masuk DPT, tapi suaminya tidak. Saya ngobrol dengan salah seorang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang juga menjadi petugas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Katanya dia sudah mendata si suami, tapi kok datanya gak masuk DPT,” kisah Jerry.
Temuan soal kurang baiknya DPT Pilkada 2018 juga dilaporkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Banyaknya pemilih yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mengartikan bahwa DPT belum cukup komprehensif.
Untuk Pemilu 2019, KPU diharapkan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak. KPU mesti menjalin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna mendata penduduk di panti sosial, lembaga pemasyarakatan, dan apartemen.