Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Themis Indonesia Law Firm menganggap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi isu yang rawan pada Pilkada 2024. 10 Provinsi yang rawan permasalahan netralitas ASN pada pilkada 2024, menurut Themis adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, dan Riau. Provinsi-povinsi tersebut potensial muncul permasalahan pelanggaran ASN.
Themis melakukan analisis data melalui lima tahapan, dengan mengidentifikasi fakta hukum mengenai potensi kecurangan Pilkada 2024 terkait netralitas ASN. Kemudian mengumpulkan bahan hukum dan data yang relevan dengan objek penelitian dan menganalisis data berdasarkan bahan hukum. Themis menyebut jumlah ASN dalam satu provinsi memang tidak menentukan kemenangan calon kepala daerah, namun ASN menjadi kunci untuk dapat memenangkan pilkada karena memiliki kewenangan dan kuasa mempengaruhi pilihan masyarakat.
“Kami telah mengumpulkannya ke dalam 10 provinsi potensial di mana terdapat munculnya permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN,” kata Peneliti Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez dalam ‘Launching Penelitian Peta Sebaran Potensi Kecurangan Pengerahan ASN di Pilkada 2024 & Launching Website Peta Kecurangan Pilkada’, di Cikini, Jakarta Pusat (21/9).
Lebih lanjut, Hemi Lavour menjelaskan, ASN memiliki peran untuk menaikkan citra satu calon kepala daerah maupun menjatuhkan lawan politiknya. Dalam kajian tersebut, ASN dipandang sebagai faktor kunci yang bisa membuat seseorang menang di pilkada. Calon kepada daerah yang tidak memiliki akses ke ASN, dianggap akan sulit bertarung dengan orang yang berstatus petahana maupun orang yang dulunya merupakan seorang birokrat.
“Dan bisa kita lihat seperti di Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi salah dua provinsi yang menjadi concern kami untuk dapat diawasi pada Pilkada kali ini. Sedangkan DKI Jakarta karena sudah banyak kawan-kawan masyarakat sipil yang melakukan pengawasan maka kami mencoba untuk melihat atau mengawasi provinsi-provinsi lainnya terlebih dahulu,” tuturnya. []
