Demokrasi Makin Matang

JAKARTA, KOMPAS-  Pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018) mengindikasikan demokrasi lokal di Indonesia semakin matang. Hal ini terlihat dari situasi setelah pemungutan suara yang relatif aman serta hasil pemilihan di sebagian daerah yang menunjukkan pemilih kian memperhitungkan kapabilitas dan rekam jejak kandidat dibanding hal lain seperti relasi kekerabatan politik kandidat.

Sejumlah riak memang terjadi di pilkada 2018. Dari 171 daerah yang kemarin menggelar pilkada, ada dua daerah yang tidak bisa menjalankan pemilihan bupati akibat gangguan keamanan, yakni di Kabupaten Nduga dan Paniai (Papua). Terhadap dua daerah itu, KPU akan menggelar pemungutan suara susulan.

Gangguan juga sempat terjadi dalam pemungutan suara di sejumlah tempat, tapi tidak masif. Hal ini misalnya di Marowali (Sulawesi Tengah), dimana pemungutan suara di sekitar 10 TPS sempat terganggu karena banjir.

Di samping itu, sejumlah kejutan juga terjadi. Dari hasil hitung cepat, calon petahana yaitu Agung Syahri Mulyo unggul dalam Pilkada di Tulungagung. Padahal, saat ini dia sedang ditahan KPK karena jadi tersangka kasus korupsi terkait proyek infrastruktur di daerahnya.

Namun pada saat yang sama, dari 16 pasangan calon tunggal yang ikut pilkada kali ini, satu diantaranya, yaitu pasangan   Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi dikalahkan yang kotak kosong dalam pilkada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Nurdin Abdullah yang oleh sejumlah pihak dinilai cukup berprestasi memimpin Kabupaten Bantaeng, dari hasil hitung cepat, unggul dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Di sisi lain, sejumlah kandidat yang punya hubungan kekerabatan dengan petahana, kalah di sejumlah daerah seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kondisi ini, lanjut Haris saat saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (27/6/2018), sebagai pertanda baik bagi demokrasi di Indonesia.

Dengan gambaran pemilih di pilkada kali ini, partai politik dituntut untuk menghadirkan calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif yang punya kapasitas dan rekam jejak baik di Pemilu 2019.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana. Menurutnya, ada indikasi pemilih mulai berpikir serius dalam memilih calon dan punya independensi dalam memilih. Masyarakat di sebagian daerah mulai menimbang untuk memilih calon pemimpin yang punya potensi.

Direktur Program Saiful Mujani Research Consulting Sirojudin Abbas juga melihat, Pilkada 2018 menunjukkan gejala yang baik untuk perbaikan pendidikan politik bagi pemilih ke depan. Berakhirnya dinasti politik di sejumlah daerah menunjukkan jika masyarakat masih bersedia bersikap terbuka untuk tidak terjebak dalam siklus memilih calon yang berasal dari dinasti politik. “Ini memang merupakan langkah awal yang baik, yang perlu terus ditingkatkan dengan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat pemilih,” ujarnya.

Data pemilih

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan beberapa persoalan teknis penyelenggaraan pilkada, seperti surat suara yang hilang dan dugaan politik uang. Menurut aAnggota Bawaslu M Afifuddin, juga masih ditemukan pemilih yang terdata lebih dari satu kali. Hal ini bisa disebabkan persoalan proses pencocokan dan penelitian atau juga dari sisi keaktifan pemilih.

Terkait hal itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan, jika daftar pemilih Pilkada 2018 masih banyak catatan, KPU harus lebih keras berupaya memperbaiki data pemilih. Risiko data pemilih Pemilu 2019 harus dimitigasi.

Menanggapi hal ini, anggota KPU Pramono Ubaid mengatakan, KPU mendorong agar data kependudukan diperbaiki terlebih dahulu.

Terlepas dari sejumlah riak masalah yang ada, pemerintah menegaskan, Pilkada 2018 berlangsung tanpa hambatan berarti dari sisi keamanan.

Dikliping dari artikel yang terbit di harian Kompas edisi 28 Juni 2018 di halaman 1 dengan judul “Demokrasi Makin Matang”. https://kompas.id/baca/utama/2018/06/28/demokrasi-makin-matang-2/