Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas pencegahan dan penindakan disinformasi Pemilu 2024. Kedua belah pihak ini bergotong royong melawan disinformasi dengan membentuk forum multipihak dan berkolaborasi dalam pendidikan dan pemantauan pemilu.
“Audiensi hari ini dilakukan karena setelah MoU ditandatangani, belum ada pembicaraan lagi mengenai tindak lanjutnya. Sesuai komunikasi dengan Bawaslu ada masalah yang genting yang perlu disikapi cepat karena ada masalah yang perlu ada jawaban dari Bawaslu,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Amalia Salabi, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat (12/10).
Lebih rinci, Amel menekankan, koalisi ini memiliki empat kegiatan utama. Pertama, edukasi antihoaks pemilu. Kedua, prebunking atau vaksinasi hoaks. Ketiga, debunking/cek fakta. Empat, moderasi konten.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan forum ini merupakan tindaklanjut diskusi pada 2022. Saat itu Bawaslu bersama platform sosial media dan masyarakat sipil berdiskusi salah satunya dalam membahas standar komunitas.
“Pertemuan ini penting karena kita sudah bergerak sejak 2022. MoU sudah ada, tapi belum menjadi satu kesuatan, sehingga tidak terupdate apa yang dilakukan Bawaslu,” ujar Lolly.
Selain wakil Perludem dan peneliti independen, hadir juga wakil organisasi masyarakat sipil lainnya. Di antaranya ada Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), ICT Watch, dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada (UGM). []
