Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Transparansi anggaran Pemilu menjadi kunci penting bagi pemilu yang berintegritas. Hal itu penting karena anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai 70,5 triliun, dengan besarnya dana itu harusnya bisa lebih transparan dan akuntabel dalam setiap proses Pemilu.
“Nilainya tiga kali lipat dengan pemilu tahun 2019, padahal Pemilu serentak dilakukan untuk tujuan efisiensi dan menghemat pengeluaran,” kata Agung Sedayu, Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) dalam diskusi “Budget Literacy Forum 2.0” di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (16/12).
Agung menyayangkan, meski transparansi bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemilu, namun sejauh ini penyelenggara pemilu dan partai politik kurang terbuka mengenai anggaran. Hal itu dibuktikan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melaporkan transaksi ilegal dana kampanye yang mencapai triliunan.
“Anggaran janggal yang terkait dengan partai kampanye itu, saat ini sudah naik 100 persen dibanding 5 tahun lalu. Itu terjadi karena partai politik menjadi bagian yang tidak tersentuh,” ujarnya.
Menurut Khoirunnisa Agustyati, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) hal itu terjadi karena partai politik tidak didesain untuk muncul dari bawah. Menurutnya, sejak awal proses pembentukan partai sudah langsung sentralistik dengan syarat yang ketat dan biaya mahal.
“Politik kita memang nggak didorong muncul dari bawah, karena biayanya yang sangat mahal,” terang Khoirunnisa.
Selain itu Khoirunnisa mengatakan, pengawalan setiap tahapan Pemilu menjadi penting dilakukan karena Pemilu merupakan bagian penting dari demokrasi. Sehingga tidak akan muncul kemunduran sistem Pemilu yang muncul dari penyelenggara pemilu. Menurutnya hal itu penting dilakukan, karena menurut laporan Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023 indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy).
“Dari empat indikator indeks demokrasi, biasanya pemilu menopang indikator-indikator lainnya. Untuk itu perlu lebih banyak lagi kelompok gerakan sipil yang lebih kritis untuk mengawal pemilu, terutama soal anggaran,” tuturnya.
