Temuan Audit Sosial: Kolaborasi Kunci Atasi Stunting di Sumsel

Komunitas Demokrasi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan kolaborasi pemantauan kebijakan penanganan stunting pemerintah daerah Sumsel. Menurut catatan hasil audit sosial tersebut, strategi Pemda Sumsel yang didasarkan pada konsep regulasi percepatan penurunan stunting nasional masih menghadapi kendala koordinasi antar berbagai program dan kebijakan di tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga tingkat desa.

“Pemprov Sumatera Selatan harus terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi lintas-sektor, serta memperkuat edukasi masyarakat guna mengatasi tantangan-tantangan yang ada,” ujar Anggota Komunitas Demokrasi Sumsel, Rachmat Gunarto dalam “Launching Temuan Hasil Pemantauan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Audit Sosial” (2/4).

Meskipun terjadi peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, proses pencairan dana terkait stunting dinilai masih lambat. Menurut Rachmat hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program-program penanganan stunting. Meski demikian ia menilai kinerja penanganan stunting menunjukan kemajuan di beberapa kota di Sumsel, namun masih terdapat kesenjangan koordinasi program antar sektor dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari tingkat provinsi hingga desa dinilai efektif, terlebih ada dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan. Sehingga di setiap desa terdapat 3 hingga 6 relawan yang terdiri dari, bidan, kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mendampingi keluarga prioritas.

“Totalnya ada 18.000 relawan di Sumatera Selatan atau 6.133 tim, mereka bekerja dibawah koordinasi wakil bupati atau wakil walikota,” ujarnya.

Menurut Rachmat, koordinasi kegiatan penurunan stunting sering dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), meskipun belum semua temuan bisa ditindaklanjuti karena prosesnya tergantung pada pihak terkait. Ia memandang keterpaduan program antar dinas terkait menjadi hal penting untuk mempercepat penurunan stunting.

Untuk mencapai target penurunan stunting yang lebih baik, Komunitas Demokrasi Sumsel memandang diperlukan kerjasama lintas sektor dan peningkatan edukasi masyarakat. Program penanganan stunting harus memperhatikan tahapan-tahapan penting dalam kehidupan anak, mulai dari bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun.

“Sinergi antar berbagai pihak, dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, juga perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, evaluasi kinerja secara teratur juga penting untuk menyusun rencana aksi ke depannya,” ucapnya. []