Keterangan Empat Menteri dapat Ubah Peta Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan meminta keterangan empat menteri di PHPU Pilpres pada Jumat, 5 April 2024 mendatang. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Pakar hukum tata negara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan keterangan empat menteri bisa menentukan kekuatan dalil kecurangan TSM Pilpres 2024. Menurutnya, para Menteri bisa memperkuat atau memperlemah dalil kecurangan dalam gugatan PHPU Pilpres 2024 di MK.

“Kalau menteri signifikan menceritakan ada tekanan, bisa semakin kuat unsur TSM,” kata Zainal dalam diskusi online Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) UGM (3/4).

Ia mengatakan, keterangan menteri dapat mempengaruhi arah putusan, terlebih jika menteri mengaku menerima perintah untuk melakukan kecurangan, seperti politisasi bantuan sosial. Pengakuan itu dianggap bisa mengubah peta putusan MK. Ia menjelaskan dalam sidang, hanya hakim MK yang boleh diizinkan bertanya kepada para menteri.

Dalam petitumnya, kedua pemohon meminta MK agar menyatakan diskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran sebagai peserta Pemilu 2024, termasuk membatalkan Keputusan KPU yang menetapkan Prabowo-Gibran. Pemohon juga meminta MK agar memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa menyertakan pasangan calon nomor urut 02. []