Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan adil. Hal tersebut merespon dibolehkannya caleg hasil Pemilu 2024 yang maju dalam pilkada tak wajib mundur dari jabatannya. Perludem menilai hal itu berpotensi …

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak sekali tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil, mulai dari perusakan lingkungan, penyusutan ruang dan hak perempuan, pekerja, dan warga sipil, serta meningkatnya jumlah kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan sejumlah organisasi masyarakat …

Koalisi Masyarakat Sipil tegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak hilangnya independensi dan integritas KPK. Koalisi mendesak Presiden Jokowi dan DPR periode 2019-2024 untuk membatalkan Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 serta mengalihkan kepemimpinan KPK kepada sosok yang berintegritas …

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk orang yang memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi dan integritas sebagai Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. Hal itu karena masa jabatan pimpinan KPK dan dewan pengawas …

Tahapan Pemilu Presiden 2024 telah selesai, namun menyisakan banyak catatan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menilai presiden mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu MK memandang penyaluran bansos juga harus diatur untuk meminimalisir pengaitan program pemerintah dengan kepentingan pribadi, …

Ahead of the 2024 regional elections, various problems that arise in the selection process and implementation of the duties of the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) raise concerns regarding the integrity and fairness of election …

Menjelang Pilkada 2024, berbagai masalah yang muncul dalam proses seleksi dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menimbulkan kekhawatiran dalam hal integritas dan keadilan penyelenggaraan pemilu. Sejak proses pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu …

Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) melakukan pemantauan terhadap kinerja penjabat (pj) gubernur di 25 provinsi. Pemantauan audit sosial tersebut dilatarbelakangi penunjukkan pj gubernur yang tidak transparan dan partisipatif, …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kinerja penjabat (pj) kepala daerah belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik, kelompok marjinal seperti masyarakat adat, disabilitas, dan perempuan korban kekerasan, masih dianggap sebagai objek kebijakan, bukan subjek. Hal itu didasarkan hasil pemantauan yang …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) assesses that the performance of acting regional heads does not fully involve public participation; marginalized groups such as indigenous peoples, people with disabilities, and women victims of violence are still considered objects of …