Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia menggelar pendidikan informasi publik untuk Pemilu 2024. Peserta merupakan mahasiswa yang juga akan menjadi bagian kerjasama dalam partisipasi pemilu. “Untuk itu, Civil society harus dihidupkan dan mahasiswa punya peranan besar untuk keterbukaan partisipasi publik …

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menyayangkan jumlah penduduk Indonesia tidak diikuti dengan kualitas demokrasi yang baik. Dengan jumlah penduduk terbanyak keempat, menurutnya akan berbahaya jika tidak Indonesia memiliki kualitas demokrasi yang buruk. “Jadi ada perbedaan yang jauh sekali antara …

Research Centre for Politics and Government (Pol-Gov) Universitas Gajah Mada (UGM) mencatat bahwa isu ketersediaan lapangan kerja merupakan isu paling mendesak bagi kelompok milenial yang perlu diperhatikan oleh calon presiden mendatang. Hal tersebut disampaikan Dosen Departemen Politik Pemerintahan (DPP) UGM …

Peranan mahasiswa untuk menguatkan gerakan masyarakat sipil sangat ditunggu-tunggu. Khususnya memasuki pemilu 2024 yang krusial, peranan mahasiswa sangat penting untuk mengawal pemilu yang berkualitas. “Anda (mahasiswa) bisa mengawal pemilu. Kita bisa melawan hukum dengan upaya hukum, misalnya melakukan Judicial Review …

Setelah 25 tahun reformasi, gerakan masyarakat sipil malah punya tantangan yang makin besar dalam menghadapai kekuasaan negara. Partai-partai yang seharusnya jadi penghubung rakyat dengan pemerintahan cenderung mengalami oligarki dan dinasti. Pemilu sebagai instrumen demokrasi tidak berjalan semestinya. “Bahkan saya menggambarkan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan otoritas perguruan tinggi, harus menjamin perlakuan sama terhadap semua peserta pemilu dalam kampanye di kampus. Ini merupakan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk …

Research Centre for Politics and Government (Pol-Gov) Universitas Gajah Mada menemukan bahwa mahasiswa punya tingkat kedekatan dengan partai politik yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil survei lembaga riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, …

Komisi Pemilihan Umum dinilai telah mengabaikan suara publik terkait pengaturan pencalonan 30% perempuan DPR/DPRD di setiap daerah pemilihan. Penilaian disampaikan oleh ahli dalam  sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara No. 110-PKE-DKPP/IX/2023. “Bahwa KPU paling tidak telah melanggar …

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Provinsi ini adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 mengenai dugaan pelanggaran kode etik terhadap Teradu tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelanggaran ini terkait kesalahan cara menghitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR/DPRD dalam Pasal 8 …