Undang-undang kepemiluan turunan dari konstitusi memperlemah makna kemandirian Komisi Pemilihan Umum, termasuk dalam menjamin pencalonan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai ketentuan yang memperlemah KPU dalam aspek rekrutmen, pembentukan peraturan, dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi putusan MA. Sikap KPU ini semakin menguatkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang mengabaikan peraturan perundang-undangan mengenai syarat …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay desak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera menjatuhkan sanksi tegas pada KPU. Hingga saat ini KPU tak kunjung mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keterwakilan perempuan di legislatif. …

Pemilu 2024 mendatang menjadi momentum untuk memilih calon presiden yang bisa melindungi kebebasan sipil. Pemilu serentak ini pun merupakan momen untuk memilih calon anggota legislatif yang mendukung legislasi dan penyerapan aspirasi yang menjaga kebebasan sipil. Sejumlah kasus menunjukan berkurangnya kebebasan …

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan ambang batas parlemen yang diatur dalam UU Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang diuji adalah Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi: “Partai Politik Peserta …

Pada pemilu 2024 mendatang 56,45 persen pemilih berusia kurang dari 40 tahun atau sebanyak 113 juta. Dengan pemilih berusia 17-23 tahun sebanyak 22 persen, perubahan mungkin saja terwujud, jika pemilih muda membuat keputusan berdasarkan kapasitas sebagai pemilih yang terinformasi dengan …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi PKPU percepatan mantan koruptor mencalonkan di pemilu legislatif.  Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah membatalkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 …

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membolehkan percepatan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan di pemilu legislatif.  MA menilai Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 tentang Pencalonan DPR/DPRD dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tentang Pencalonan …

Mahkamah Konstitusi tengah menguji konstitusionalitas norma batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Syarat usia pencalonan dalam undang-undang pemilu ini mau diturunkan dari 40 menjadi 35 …

Memahami pemilu tidak cukup hanya memahami bagaimana menggerakkan pemilih untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada empat dimensi pemilu yang juga harus dipahami calon legislator yaitu sistem, manajemen, aktor, dan penegakan hukum pemilu. “Pemilu itu terdiri dari empat dimensi,” …