November 27, 2024

SEBASTIAN VISHNU

Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Jokowi Tolak Penghapusan Batas Pencalonan Presiden

NASIONAL SENIN, 19 JUNI 2017 JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tak kunjung bersepakat tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Presiden Joko Widodo berkukuh tetap ada syarat perolehan suara minimum 20 …

Read More »

Partai-partai Belum Sepakati RUU Pemilu

JAKARTA – Partai-partai semakin gencar melakukan pertemuan untuk menyelesaikan kebuntuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Terutama untuk menyelesaikan perdebatan lima isu krusial yang belum menemukan titik temu. Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Johnny Gerard Plate, mengatakan partai pendukung pemerintah …

Read More »

Pemilu 2019 Tersandera

Pemerintah Ancam Menarik Diri dari Pembahasan JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 tersandera kepentingan politik pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang. Ancaman pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu bisa mengorbankan kualitas pemilu. Jika pemerintah menarik diri dari …

Read More »

Kualitas Pemilu Terancam

DPR dan Pemerintah Kembali Tunda Pengambilan Keputusan Isu Krusial JAKARTA, KOMPAS — Janji DPR dan pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tidak terpenuhi karena lobi terkait isu krusial, khususnya ambang batas pencalonan presiden, belum membuahkan hasil. Sikap partai …

Read More »

Anggaran Jadi Kunci

Standar Satuan Harga APBN Membuat Biaya Lebih Besar JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 diharapkan mempercepat pembahasan anggaran seiring dimulainya tahapan pilkada, Rabu (14/6). Jaminan anggaran menjadi kunci kelancaran pilkada serentak di 17 provinsi, 115 kabupaten, …

Read More »

Pembahasan Terancam Buntu

Pemerintah dan DPR Berkukuh pada Sikapnya JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan ambang batas pencalonan presiden dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu terancam menemui jalan buntu. Sampai kemarin, fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah masih berkukuh pada sikapnya sehingga keputusan belum bisa diambil. Dari …

Read More »

Sistem Paket Ditawarkan

Syarat Pencalonan Presiden Jadi Isu Penentu JAKARTA, KOMPAS — Lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Selasa (13/6) ini, akan diputuskan oleh Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR dan pemerintah. Pengambilan keputusan terkait lima isu itu akan dilakukan dengan …

Read More »

Parpol Gagal Tanggung Jawab

Rp 11 Triliun untuk Pelatihan dan Honor Saksi JAKARTA, KOMPAS — Rencana biaya pelatihan dan honor saksi partai politik dalam pemilu dibiayai negara harus ditolak. Selain karena hal itu jadi tanggung jawab parpol, keuangan negara juga terbatas. Jika hal itu …

Read More »

Uji Materi Bayangi Syarat Usung Capres

DPR Siap Menghadapi di Mahkamah Konstitusi JAKARTA, KOMPAS — DPR dan pemerintah diminta tidak bermain api saat memutuskan ambang batas pencalonan presiden di Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Jika ambang batas dipertahankan meski angkanya diturunkan, ada pihak siap mengajukan uji materi. …

Read More »

Syarat Usung Capres Jadi Kunci

Pembahasan Berorientasi Jangka Pendek JAKARTA, KOMPAS — Ambang batas pencalonan presiden dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi isu penentu lobi antarfraksi. Pembahasan RUU itu dikhawatirkan cenderung berorientasi jangka pendek, yaitu kepentingan sejumlah pihak di Pemilu 2019. Dalam rapat Panitia …

Read More »