Pemerintah Setuju Biayai Sebagian Kampanye JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi di DPR berkukuh mengusulkan agar negara mendanai saksi partai politik di tempat pemungutan suara. Namun, pemerintah tetap menolak usulan di Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu karena saksi dipandang merupakan tanggung …

JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi menginginkan status Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten dan kota yang saat ini bersifat ad hoc diubah menjadi permanen. Kebijakan ini diambil untuk membangun kesetaraan kelembagaan antara pengawas pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di kabupaten dan …

Kinerja Para Senator Dinilai Tak Efektif dan Efisien JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu terus berlanjut. Salah satu wacana yang mengemuka di Panitia Kerja RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat adalah pengurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebaliknya, DPD …

Ibarat kaset rusak yang memutar sepenggal nada berulang kali, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulunya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu lagi-lagi molor dari target waktu yang sudah disepakati. Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu dimulai dengan …

YOGYAKARTA – Penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta menolak bila struktur penyelenggara pemilu di daerah bersifat ad hoc seperti yang berkembang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu DIY, Muhammad …

JAKARTA, KOMPAS — Tiga fraksi di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan syarat partai politik peserta pemilu diperketat. Mereka berdalih ingin memperkuat partai politik dan mencegah pendirian partai baru untuk pemilu semata. Tiga fraksi dimaksud adalah …

JAKARTA, KOMPAS — Pemotongan tahapan rekapitulasi suara berjenjang untuk Pemilu 2019 akan lebih mudah dilakukan pada tingkat kelurahan, sedangkan rekapitulasi di kecamatan tetap dipertahankan. Rekapitulasi suara langsung di tingkat kabupaten atau kota akan membutuhkan penyesuaian teknis dan pengawasan kotak suara …

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu. Selama ini, setelah penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), jalur …

Persoalan jumlah dan alokasi kursi DPR kembali muncul saat pembahasan regulasi pemilu. Alokasi kursi dinilai tidak proporsional dan mencerminkan kesetaraan sehingga penambahan kursi DPR tak terelakkan. Namun, di sisi lain alasan itu tak cukup kuat meyakinkan publik karena kinerja DPR …

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang hendak berkompetisi dalam Pemilu 2019 diingatkan untuk jauh-jauh hari mempersiapkan dengan baik basis data keanggotaan partai. Berdasarkan pengalaman beberapa kali pemilu, banyak partai politik tidak lolos verifikasi peserta pemilu karena tak mampu memenuhi syarat …