Perlu Dikaji agar Bisa Menjawab Kualitas Keterwakilan Anggota   JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri menepis klaim Panitia Khusus DPR tentang RUU Pemilu yang menyatakan pemerintah setuju terhadap penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Simulasi sebenarnya …

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan pengawas Badan Pengawas Pemilu dinilai lebih tepat daripada negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk membiayai saksi yang disiapkan partai politik. Partai bahkan tak perlu menghabiskan anggaran untuk saksi jika pengawas Bawaslu sudah kuat. Keberadaan pengawas dari …

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial Akan Diproses Hukum JAKARTA, KOMPAS — Fragmentasi sosial berpotensi kian meluas pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 jika media sosial dipakai untuk merebut suara dengan menggunakan siasat informasi palsu atau pembentukan identitas eksklusif kelompok. “Tahun …

JAKARTA – Partai Golkar berkukuh menginginkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu mengatur pemilihan anggota legislatif 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem ini, partai menentukan calon Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih. “Kami akan tetap memperjuangkan, bahkan kalau …

Usulan Publik untuk RUU Pemilu Belum Diakomodasi JAKARTA, KOMPAS — Sikap Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang lebih fokus pada sistem pemilihan dipertanyakan. Sikap itu dikhawatirkan membuat hal-hal krusial terlewat sehingga memengaruhi kualitas Pemilu 2019. Pendiri Pusat Reformasi Konstitusi …

DPR Minta Pemerintah Buat Simulasi Anggaran JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati jumlah penambahan kursi anggota DPR. Pemerintah khawatir penambahan berlebihan akan membebani keuangan negara. Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu …

JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kembali memunculkan isu kontroversial. Dewan Perwakilan Rakyat menggagas mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh panitia seleksi, yang di dalamnya diisi anggota DPRD dan gubernur. Sejumlah kelompok pemantau demokrasi menilai usul tersebut …

JAKARTA, KOMPAS — Sistem pemilu legislatif terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah serta didukung PDI-P dan Golkar tidak jauh berbeda dari sistem proporsional tertutup. Opsi itu dinilai tak bisa jadi solusi untuk mencairkan kebuntuan perdebatan seputar sistem pemilu legislatif di Panitia …

Keterlambatan Pencairan Hambat Proses Pilkada   JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mendorong Bawaslu provinsi secepatnya menuntaskan pembahasan usulan anggaran pengawas pemilihan kepala daerah dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini penting agar pengawasan pilkada serentak 2018 bisa berjalan optimal. Penuntasan …

JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad Riza Patria, mengatakan saat ini masih ada 18 dari 3.055 poin daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Pemilu yang belum diputuskan. Riza memaparkan, 18 poin itu antara lain tentang …