JAKARTA, KOMPAS — Partai politik calon peserta Pemilu 2019, sebelum 16 Oktober, sudah harus mengisi data dan dokumen kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum. Jika tidak, parpol akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2019. Namun, hingga …

DUA pekan terakhir, banyak isu politik yang terkait langsung atau tidak dengan pemilu. Misalnya, bupati/wali kota korupsi karena terbebani biaya pilkada dan pemutaran film PKI dan pembelian 5.000 senjata, disebut-sebut sebagai manuver menjelang Pemiu 2019. Tentu menarik untuk mengulas isu panas tersebut …

JAKARTA, TEMPO – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah anggapan bahwa perbedaan proses verifikasi antara partai lama dan partai baru peserta Pemilu 2019 diskriminatif dan tidak adil. “Secara prinsip, seluruh partai yang mengikuti pemilu harus diverifikasi, baru dan lama. Tapi bentuk …

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai materi dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan bertujuan mewujudkan pemilu berkualitas dengan penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemilu yang semacam itu akan menjadi fondasi bagi penguatan …

SAYA senang tulisan ” Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat” mendapat banyak tanggapan. Salah satu yang menarik adalah membandingkan pemilu Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurut penanggap, dalam satu hari pemilihan, pemilu di Amerika Serikat sering juga memilih beberapa lembaga. Tak hanya memilih presiden, senat, …

JAKARTA, KOMPAS — Tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 terancam terganggu. Pasalnya, hingga Senin (18/9), Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu belum disahkan. Padahal, kemarin, KPU sudah memulai tahapan pengumuman pendaftaran …

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang berniat bertarung dalam Pemilu 2019 harus mulai mempersiapkan data ataupun dokumen yang menjadi persyaratan partai peserta pemilu. Mulai Senin (18/9), operator partai politik bisa memasukkan data dan hasil pindai dokumen persyaratan ke Sistem Informasi Partai …

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didorong segera menetapkan Peraturan DKPP terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu, tanpa harus menunggu rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya untuk konsultasi sudah dilakukan DKPP dengan mengirim surat dan melampirkan draf peraturan …

PEMILIHAN umum atau pemilu itu rumit. Buktinya, setiap kali penyelenggaraan pemilu selalu ada masalah. Mulai dari pemilih tidak masuk daftar, calon mengamuk, partai politik saling tuding, kampanye bising dan merusak pemandangan, bagi-bagi duit masif, perang kata-kata di Mahkamah Konstitusi, pengawas tidak berdaya, penyelenggara …

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang kode etik penyelenggara pemilu belum bisa diundangkan karena menunggu konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Akibatnya, legitimasi formal peraturan DKPP dipertanyakan. Dalam Pasal 157 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, …