Saya hanya bisa tertawa sendirian, ketika KPU dan DPR sepakat kalau Calon Kepala Daerah yang berstatus terpidana percobaan dinyatakan memenuhi syarat dalam penetapan Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah. Perihal ketentuan itu selanjutnya direspon dengan nada satir oleh Titi Anggraini (Direktur …

Seharusnya perdebatan calon kepala daerah berstatus terpidana atau mantan narapidana tidak lagi muncul ditahapan Pilkada serentak gelombang kedua ini. Undang-undang yang mengatur tentang itu sudah mengalami revisi berkali-kali, bahkan telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Faktanya ternyata berbeda dari pada …

Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada merupakan sesuatu hal yang pantas. Sebab memang berdasarkan Pilkada serentak 2015 kemarin, Undang-Undang a quo yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, pada kenyataannya banyak mengalami kekurangan. Dan pastinya, revisi tersebut harus dilaksanakan sesegera …

Pasca lahirnya Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kini, memang sudah seharusnya dipikirkan untuk mempercepat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, agar persoalan hukum yang terjadi dalam setiap …

Masa penantian itu kini telah berujung pada sebuah kepastian. Calon tunggal Kepala Daerah tetap dapat berlaga pada 9 Desember 2015 nanti. Sempat  nasib calon tunggal kepala daerah ini di tiga wilayah: Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah  Utara, …