Pilkada Serentak 2018 masih minim diikuti oleh perempuan. Dari 171 daerah penyelenggara Pilkada 2018, hanya ada 101 perempuan (8,85 persen) yang menjadi bakal calon. Untuk membahas lebih lanjut mengenai ketimpangan jumlah perempuan calon kepala daerah, profil politik perempuan calon kepala …

Mabes Polri, Edi Setyo Budi memaparkan strategi Polri dalam pengamanan Pilkada 2018. Dalam peluncuran Tim Pemantau Pilkada Serentak Komnas HAM 2018. Acara berlangsung di Bakoel Koffie pada 12 Februari 2018

Komnas HAM mengadakan pers release Peluncuran Tim Pemantau Pilkada Serentak Komnas HAM 2018. Acara berlangsung di Bakoel Koffie pada 12 Februari 2018

Untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan …

Untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan …

untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan …

Dalam diskusi media “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan Yang Sama?”, Humas POLRI, Slamet Pribadi memberikan strategi keamanan untuk pilkada Papua.2018.

Dalam diskusi media “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan Yang Sama?”, Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menanggapi temuan kasus pilkada yang telah berlangsung di Papua.

Ketua PPUA Disabilutas Heppy Sebayang membacakan pernyatan sikap kelompok disabilitas dan usulan revisi keputusan KPU no 231/PL.03.1.Kpt/06/KPU/XII/2017.

Anggota PPUA Disabilitas, Mahfud Fasa, mengingatkan kasus pembatalan calon dikarenakan diagnosa sakit oleh dokter namun informasi yang diberitakan adalah disabilitas. diharapkan kedepan tidak ada lagi kesalahan pemahaman dan informasi akan terminoliogi disabilitas.