Bunga Rampai Demokrasi Lokal: Kumpulan Opini Evaluasi Pilkada 2024

Pilkada 2024 merupakan fase pertama keserentakan nasional pergantian kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Total ada 545 daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur di provinsi 37 provinsi, pemilihan walikota di 93 kota, dan pemilihan bupati di 415 kabupaten. Sebelumnya, pilkada diselenggarakan tidak serentak karena punya siklus jabatan kepala daerah yang berbeda hingga diserentakan nasional secara bertahap pada 2015 dan 2020 (269 dan 270 daerah), 2017 (101), serta 2018 (171).

Pilkada 2024 pun merupakan kali pertama tahap pemungutan suara pemilihan kepala daerah ada pada satu tahun yang sama dengan semua pemilu jabatan lainnya. Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota, dan DPRD kabupaten dipilih pada 14 Februari 2024, sedangkan gubernur, walikota, dan bupati dipilih pada 24 November 2024. Jika International Foundation for Electoral Systems (IFES) menyebut 2024 sebagai “super year of elections” karena ada sekitar 60 negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu, 2024 pun menjadi “Indonesia super year elections” bagi Indonesia karena melakukan pemilu di semua jabatan politik pada satu tahun yang sama.

Sayangnya semua keserentakan daerah itu tidak menyertakan kerangka hukum yang baik. UU 1/2015 tentang Pilkada merupakan undang-undang mendadak hasil dari satu paket Perppu 1/2014 tentang Pilkada Langsung untuk menggagalkan UU Pilkada Tidak Langsung (UU 22/2014). Revisi melalui UU 8/2015 tidak memperbaiki undang-undang pilkada, bahkan melalui UU 10/2016 malah memperburuk dengan memperberat syarat pencalonan jalur perseorangan. Revisi syarat yang bertujuan untuk memaksa Basuki Tjahja Purnama mencalonkan gubernur DKI Jakarta melalui jalur partai, berdampak ke seluruh daerah sehingga menjadi sebab mendasar peningkatan jumlah pilkada bercalon tunggal.

Keserentakan pilkada itu pun tidak menyertakan tujuan sistem politik dan tata negara demokrasi yang baik. Keserentakan sebatas bertujuan efisiensi anggaran yang malah tidak tercapai. Tujuan memperkuat sistem presidensial dalam bingkai NKRI pun lebih tepat sebagai pengatasnamaan. Pilkada dalam satu tahun yang sama dengan pemilu presiden malah bertujuan untuk pengkondisian kekuasaan sentralistik serta koalisi gemuk di nasional hingga provinsi, kota, dan kabupaten. Demokrasi lokal yang aspiratif, kompetitif, dan otonom telah dihancurkan.

Semua keadaan tersebut menambah kebutuhan bagi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk mengevaluasi Pilkada 2024. Agar evaluasi bisa melibatkan lebih banyak pihak, Perludem melalui rumahpemilu.org membuat Bunga Rampai Pilkada 2024. Evaluasi partisipatif ini selain sebagai penjagaan kekhasan demokrasi juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas demokrasi. Freedom Index 2025 Indonesia sudah menunjukan penurunan nilai 11 poin (67 ke 56) sejak 2006, menurut Freedom House. Indeks Demokrasi 2024 dari The Economist Intelligence Unit pun masih memberikan catatan buruk bagi kultur demokrasi (5,00) dan kebebasan sipil (5,29) Indonesia.

Kami bersyukur, dari 30 tulisan mempunyai ragam isu dan analisis yang tajam untuk kemudian dibagi menjadi lima tema. Pertama, sistem pemilu. Kedua, kerangka hukum dan keadilan pemilu. Ketiga, manajemen pemilu. Keempat, gender, disability, and social inclusion (Gedsi). Kelima, demokrasi digital.

Lima tema tersebut merupakan modifikasi dari pisau analisis kepemiluan yang Perludem pegang. Dalam menganalisis pemilu, Perludem biasa membagi menjadi empat tema yang berkaitan, yaitu: sistem, kerangka dan penegakan hukum, manajemen, dan aktor. Dalam Bunga Rampai Pilkada ini, aktor dibuat khusus untuk menguatkan kelompok Gedsi (perempuan, pemuda, masyarakat adat, disabilitas, dan agama minoritas). Lalu, agar lebih relevan dengan keaktualan era dan advokasi yang dilakukan Perludem bersama koalisi, dibuat tema demokrasi digital untuk membahas soal AI, algoritma, media sosial, hoks, dan data pribadi.

Pada pembagian lima tema itu, tulisan diurutkan berdasarkan abjad dari nama penulis. Cara ini untuk menekankan bahwa semua tulisan relatif punya kualitas sama. Pengurutan berdasarkan nama penulis juga menghindari pengurutan berdasarkan latar belakang seperti gelar akademik, almamater kampus, lembaga asal, dan pekerjaan.

Ragam tulisan tersebut pun merupakan karya dari penulis dengan ragam latar belakang. Ada mahasiswa, dosen, peneliti, aktivis, penulis, dan penyelenggara pemilu. Rasa syukur bertambah karena jumlah mahasiswa mendominasi. Tentu saja ini tidak mengurangi kualitas tulisan dari isi gagasan dan teknis EYD. Fakta ini menguatkan keyakinan bahwa rumahpemilu.org yang diampu Perludem berada pada jalan serta para pihak yang benar untuk mewujudkan demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.

Secara umum, para penulis mewakili kelas menengah masyarakat. Baik secara kelompok usia atau kelas ekonomi, para penulis ada dalam kelompok yang menghubungkan elite dan alit. Apa yang sudah dituliskan semoga bisa menguatkan kognitif dan menginspirasi partisipasi bukan hanya pada lingkar pertemanan tapi juga pada skala kelas menengah yang bisa mempengaruhi kekuasaan dan masyarakat yang lebih luas. Demokrasi Indonesia punya tantangan berupa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sebesar 58.95% adalah lulusan SMP dan di bawahnya (BPS 2024). Tanpa intervensi pendidikan politik yang berarti, mayoritas pemilih rentan dipengaruhi politik uang dan korupsi bantuan sosial (Bansos). Jaminan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, persamaan-kesetaraan, serta kepastian hukum tidak dijadikan pertimbangan warga untuk memilih peserta pemilu (Databooks 7/2/2024).

Pelibatan seperti ini penting untuk dilanjutkan dan diperluas sebagai bagian upaya kita dalam menyambut Pemilu 2029. Sebelumnya, lebih banyak kegiatan partisipasi dan pendidikan politik dilakukan pada tahapan pemilu atau jelang pemungutan suara. Padahal berpartisipasi dalam demokrasi berupa pendidikan politik, percakapan kritis, dan pemberdayaan afirmatif harus terus ada seiring pemerintahan yang berjalan agar pada pemilu berikutnya kerangka hukum, partai politik, peserta, penyelenggara, dan pemilih menjadi lebih siap sehingga pemerintahan hasil pemilu berikutnya pun jadi lebih demokratis. []

Download Attachments

File	Downloads
Bunga Rampai Pilkada 2024	163