Fadli Ramadhanil dan kawan-kawan dalam kajian ini memberikan beberapa tawaran yang sudah dicoba dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil pada Pemilu 2014 yang lalu. Inovasi pemantauan dengan menggunakan teknologi informasi, diyakini dapat menjawab beberapa tantangan dalam melakukan pemantauan pemilu ke …
Read More »Buku
Perlunya mengembangkan eRekap dan menghindari EVM
Ringkasan Eksekutif Tahun 2014, KPU memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan kualitas pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. KPU menetapkan standar-standar layanan baru pada sejumlah bidang, termasuk: SIDALIH, basis data daftar pemilih nasional pertama di Indonesia …
Read More »Sambutan Mendagri dan Materi Narasumber pada Seminar Kodifikasi UU Pemilu
JAKARTA (27/5) – Perludem menggelar Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Menyederhanakan Pengaturan Pemilu untuk Konsolidasi Demokrasi. Hadir sebagai narasumber Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Guru Besar FH UI Prof. Topo Santoso, Direktur Puskapol Fisip UI Sri Budi Eko Wardani, Direktur …
Read More »MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL 2021: Substansi dan Strategi Perubahan UU No 1/2015
UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan penyebutan asas ini sesungguhnya pilkada itu merupakan pemilu. …
Read More »Dana Kampanye Pilkada
DANA KAMPANYE PILKADA PENGATURAN TEKNIS TENTANG SUMBANGAN, PENGELUARAN, DAN PELAPORAN BERDASARKAN UU NO 1/2015 JUNCTO UU NO 8/2015 UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseoranan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha swasta Rp …
Read More »Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014
Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan. Ini tentu menjadi masuk akal, karena tiga hal tersebut merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan kepentingan perebutan kekuasaan yang akan …
Read More »Modul Open Data Pemilu
Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Karena itu, lembaga-lembaga demokrasi harus bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel, dan partisipatif. Demokrasi tidak dapat tumbuh dan berkembang dalam ruang hampa. Demokrasi butuh interaksi dengan lingkungannya. Butuh ‘udara segar’ dan …
Read More »Modul Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Melalui Kajian Kasus-Kasus
Buku panduan ini terdiri dari 6 modul yang sifatnya saling melengkapi. Modul tersebut adalah Legislasi, Penganggaran, Pengawasan, Integritas, Hubungan dengan Konstituen dan Komunikasi Publik. Penyusunan buku panduan ini telah melalui kajian pertanyaan langsung kepada para anggota dewan mengenai materi yang …
Read More »Jurnal Pemilu & Demokrasi: Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagai lembaga yang fokus mengawal proses, dan ikut terlibat dalam banyak bagian dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, menerbitkan jurnal dengan tema khusus, “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014”. Jurnal edisi ini menjadi menarik, karena merupakan “jawaban” …
Read More »