Kliping Berita

JAKARTA, KOMPAS — Tiga fraksi di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan syarat partai politik peserta pemilu diperketat. Mereka berdalih ingin memperkuat partai politik dan mencegah pendirian partai baru untuk pemilu semata. Tiga fraksi dimaksud adalah …

JAKARTA, KOMPAS — Pemotongan tahapan rekapitulasi suara berjenjang untuk Pemilu 2019 akan lebih mudah dilakukan pada tingkat kelurahan, sedangkan rekapitulasi di kecamatan tetap dipertahankan. Rekapitulasi suara langsung di tingkat kabupaten atau kota akan membutuhkan penyesuaian teknis dan pengawasan kotak suara …

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu. Selama ini, setelah penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), jalur …

Persoalan jumlah dan alokasi kursi DPR kembali muncul saat pembahasan regulasi pemilu. Alokasi kursi dinilai tidak proporsional dan mencerminkan kesetaraan sehingga penambahan kursi DPR tak terelakkan. Namun, di sisi lain alasan itu tak cukup kuat meyakinkan publik karena kinerja DPR …

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang hendak berkompetisi dalam Pemilu 2019 diingatkan untuk jauh-jauh hari mempersiapkan dengan baik basis data keanggotaan partai. Berdasarkan pengalaman beberapa kali pemilu, banyak partai politik tidak lolos verifikasi peserta pemilu karena tak mampu memenuhi syarat …

Perlu Dikaji agar Bisa Menjawab Kualitas Keterwakilan Anggota   JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri menepis klaim Panitia Khusus DPR tentang RUU Pemilu yang menyatakan pemerintah setuju terhadap penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Simulasi sebenarnya …

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan pengawas Badan Pengawas Pemilu dinilai lebih tepat daripada negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk membiayai saksi yang disiapkan partai politik. Partai bahkan tak perlu menghabiskan anggaran untuk saksi jika pengawas Bawaslu sudah kuat. Keberadaan pengawas dari …

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial Akan Diproses Hukum JAKARTA, KOMPAS — Fragmentasi sosial berpotensi kian meluas pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 jika media sosial dipakai untuk merebut suara dengan menggunakan siasat informasi palsu atau pembentukan identitas eksklusif kelompok. “Tahun …

JAKARTA – Partai Golkar berkukuh menginginkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu mengatur pemilihan anggota legislatif 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem ini, partai menentukan calon Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih. “Kami akan tetap memperjuangkan, bahkan kalau …

Usulan Publik untuk RUU Pemilu Belum Diakomodasi JAKARTA, KOMPAS — Sikap Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang lebih fokus pada sistem pemilihan dipertanyakan. Sikap itu dikhawatirkan membuat hal-hal krusial terlewat sehingga memengaruhi kualitas Pemilu 2019. Pendiri Pusat Reformasi Konstitusi …