Kliping Opini

Apakah sistem politik yang demokratis ”ramah” dengan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Jika merujuk pada konstitusi, hanya ada empat jabatan yang jelas menyebutkan …

Belum ada yang berubah dari pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah gelombang ketiga saat ini. Kampanye terkesan biasabiasa saja dan tidak ada sesuatu yang membuat publik ingin terlibat. Begitu juga dengan gagasan dan ide yang ditawarkan juga tidak ada yang istimewa. …

Setahun menjelang pelaksanaannya, Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik …

Sampai akhir Maret 2018 terdapat lima calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Mereka adalah calon gubernur NTT, calon gubernur Lampung, calon gubernur Sulawesi Tenggara, calon bupati Subang, dan calon …

Tulisan Zainal Arifin Mochtar (Kompas, 29/3) layak jadi perhatian. Bukan hanya karena tahun ini (juga 2019) adalah tahun politik, tapi juga karena isu korupsi dan kaitannya dengan pilihan raya (pemilu pilkada) merupakan tema abadi yang mengganggu hari-hari kita. Apa yang …

Pemilihan kepala daerah selalu menyimpan cerita permainan uang yang mengiringinya. Mulai dari gejala beli perahu untuk pencalonan, menyawer uang untuk membeli dukungan, kampanye dengan menyebar uang, hingga serangan fajar di hari pemilihan maupun permainan di tingkat tabulasi hasil adalah riwayat …

Sebanyak 75 kepala daerah ditahan KPK sejak 2004 hingga 2017 dan sebanyak 144 anggota DPR/DPRD ditahan KPK sejak 2007 sampai 2017 (”Kompas”, 14 dan 15 Februari 2018). Setelah tanggal 15 Februari 2018, KPK kembali menangkap dua kepala daerah, yaitu Wali …

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum dinilai belum rinci mengatur kewajiban cuti kampanye bagi presiden dan wakil presiden petahana. Pengaturan rinci ini penting dilakukan agar prinsip keadilan bagi semua kontestan pemilu bisa terjaga. Selain itu, pengaturan tersebut juga sekaligus untuk …

Kontestasi para kandidat kepala daerah dalam Pilkada 2018 meniscayakan satu hal: perburuan sumber dana. Kenyataan ini telah mendorong sejumlah kandidat mencari sumber dana yang terkadang bersumber dari korupsi (Kompas, 12/2). Masalah semakin pelik ketika perburuan sumber dana juga melibatkan “investor …

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang sudah masuk dalam daftar tersangka korupsi tampaknya dianggap mengganggu stabilitas politik dalam pilkada serentak yang berlangsung pada 2018 ini. Pemerintah, melalui Menko Polhukam Wiranto, langsung memberi reaksi cepat atas rencana …