Video

Komnas HAM mengadakan pers release Peluncuran Tim Pemantau Pilkada Serentak Komnas HAM 2018. Acara berlangsung di Bakoel Koffie pada 12 Februari 2018

Untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan …

Untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan …

untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan …

Dalam diskusi media “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan Yang Sama?”, Humas POLRI, Slamet Pribadi memberikan strategi keamanan untuk pilkada Papua.2018.

Dalam diskusi media “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan Yang Sama?”, Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menanggapi temuan kasus pilkada yang telah berlangsung di Papua.

Ketua PPUA Disabilutas Heppy Sebayang membacakan pernyatan sikap kelompok disabilitas dan usulan revisi keputusan KPU no 231/PL.03.1.Kpt/06/KPU/XII/2017.

Anggota PPUA Disabilitas, Mahfud Fasa, mengingatkan kasus pembatalan calon dikarenakan diagnosa sakit oleh dokter namun informasi yang diberitakan adalah disabilitas. diharapkan kedepan tidak ada lagi kesalahan pemahaman dan informasi akan terminoliogi disabilitas.

Anggota KPU RI, Ilham Saputra menyatakan KPU menyatakan KPU mengakui adanya kelalaian dalam penulisan SK 231 dan akan merevisinya

Anggota KPU RI, Ilham Saputra menyatakan KPU membuka peluang bagi warga yang disabilitas untuk turut berperan serta menjadi penyelenggara pemilu di provinsi.