Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014

Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan. Ini tentu menjadi masuk akal, karena tiga hal tersebut merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan kepentingan perebutan kekuasaan yang akan diikuti oleh para partai politik pembentuk undang-undang di DPR. Untuk penegakan hukum, tentu saja hal ini dianggap suatu hadangan untuk memuluskan para kontestan pemilu dalam berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu.
Pembahasan untuk bagian penegakan hukum selalu saja disisakan pada saat detik-detik terakhir undang-undang pemilu akan disahkan. Hasilnya, jadilah regulasi untuk penegakan hukum yang multitafsir, ambigu, saling bertabrakan, dan tidak konisten. Sangat berbeda dengan isu persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan, dibahas dalam waktu sangat lama, hampir dua tahun.
Buku ini, mencoba memotret beberapa persoalan yang muncul di dalam penegakan hukum pemilu, yang pada dasarnya disebabkan oleh pembentukan regulasi pemilu yang tidak serius dan diakhir waktu. Selain itu, hambarnya penegakan hukum Pemilu 2014, disebabkan oleh desaian kelembagaan dan rendahnya komitmen dari aparat penegakan hukum.

Download Attachments

File	Downloads
Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014	442