Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Direktur Correct, Hadar Nafis Gumay menjelaskan kemandirian KPU menjalankan putusan MK.
-
Putusan MK 114/PUU-XX/2022 (Sistem Pemilu)
Download Attachments File Downloads Nomor 114PUU-XX2022 90 … -
Jika Pemilu 2024 Menerapkan Proporsional Tertutup
Jika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah sistem pemilu proporsional ter… -
Putusan MK 12/PUU-XXI/2023 (Terpidana dalam Pencalonan DPD)
Download Attachments File Downloads putusan_mkri_8913_1677568043 103 …
Load More Related Articles
-
Hak Pilih bagi Transgender
Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai warga negara, apa pun latar belakan… -
Norma Larangan Mantan Koruptor DIlarang Nyaleg
Dalam Diskusi Media “PKPU Pencalonan Tak Kunjung Diundangkan: Tahapan Pemilu Teranca… -
KPU Tidak Ingin Membiarkan Calon Pemilih Memilih Kucing Dalam Karung
Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri…
Load More By Rikky MF
-
Kamuflase Kepemimpinan Muda
Mahkamah Konstitusi tengah menguji konstitusionalitas norma batas minimal usia calon presi… -
KPU Mengabaikan Suara Publik
Komisi Pemilihan Umum dinilai telah mengabaikan suara publik terkait pengaturan pencalonan… -
Penyalahgunaan Data Intelijen Berdampak Buruk bagi Demokrasi
Pada 16 September 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan i…
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.
Check Also
Hak Pilih bagi Transgender
Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai warga negara, apa pun latar belakan…
