Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan maraknya kandidat dalam Pilkada Serentak 2024 yang terkait kasus korupsi. Berdasarkan penelusuran, ICW menemukan sedikitnya 138 kandidat dalam Pilkada 2024 diduga terkait kasus korupsi. Jumlah tersebut tersebar dari calon Gubernur & Wakil Gubernur, Walikota & Wakil Walikota, serta Bupati & Wakil Bupati.
“Para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan,” tulis ICW melalui siaran pers (26/11).
ICW memandang, hal tersebut merusak integritas pemilu, karena pemilih disajikan kandidat yang rekam jejaknya tidak bersih. Lebih lagi, jika para kandidat tersebut memenangkan pemilu, mereka berpotensi kembali melakukan praktik korupsi. Karena sepanjang 2004-2024, sedikitnya 196 kepala daerah dicokok oleh KPK.
“Sehingga perhatian khusus perlu diberikan bagi kandidat tersebut, terutama yang telah berstatus hukum dalam kasus korupsi,” lanjut ICW.
ICW juga menemukan 33 dari 37 provinsi terafiliasi dengan dinasti politik. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 provinsi dengan sebaran kandidat kepala daerah yang terafiliasi dinasti politik terbanyak, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 11 kandidat, Sulawesi Tenggara dengan 11 kandidat, Sulawesi Selatan sebanyak 10 kandidat, Sulawesi Barat sebanyak 9 kandidat, dan Sulawesi Utara dengan 7 kandidat.
Selanjutnya, sebanyak 155 dari 582 kandidat dalam Pilkada 2024 terindikasi terafiliasi dengan dinasti politik. Sebaran tersebut termasuk orang tua-anak, adik-kakak, suami-istri, mertua-menantu, dan saudara (sepupu, keponakan, dan ipar). Dinasti politik dalam pilkada dikhawatirkan memfasilitasi praktik korupsi di daerah.
“Temuan ICW menunjukkan sedikitnya ada 70 kasus korupsi yang muncul dari 54 dinasti politik di berbagai daerah,” jelasnya.
Selain itu, dinasti politik juga dikhawatirkan merekayasa dan merusak kompetisi dalam pemilu. Dari 37 daerah yang melawan kotak kosong, sebanyak 12 daerah memiliki kandidat yang terindikasi terafiliasi dengan dinasti politik. ICW juga mengajak publik untuk memeriksa rekam jejak para kandidat melalui RekamJejak.net.[]
