Kecurangan Pemilu Bisa Menjadi Bom Waktu

Kecurangan dalam pemilu bisa menjadi bom waktu saat terjadi perselisihan hasil pemilu. Kecurangan yang diduga banyak terjadi di antaranya adalah politik uang dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembiaran terhadap segala bentuk kecurangan pemilu akan berdampak pada proses dan hasil pemilu yang tidak dipercaya rakyat.

“Ini menjadi pengingat pada penyelenggara pemilu untuk bisa netral dan independent, termasuk juga instansi pemerintah lainnya. Pemilu memang kompetisi dan semuanya ingin menang, tapi jangan lupa publik juga mengawasi proses pemilu,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati di Jakarta (8/12).

Khoirunnisa menyebut pelanggaran yang sering muncul pada masa kampanye di antaranya, akurasi data pemilih, politik uang, dan netralitas ASN. Menurutnya, jika pihak-pihak yang diduga memiliki keberpihakan tidak dapat menunjukan netralitas, akan berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap upaya reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama ini.

Selain itu, ia juga menyayangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak memanfaatkan wewenangnya dengan maksimal. Padahal menurutnya, Bawaslu memiliki wewenang besar untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam pemilu.

“Harusnya Bawaslu ini bisa lebih progresif dan tidak sekedar teksbook, jika tidak diatur pada undang-undang merasa tidak bisa melakukan lebih jauh,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Khoirunnisa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan bisa terus mendorong Bawaslu untuk bekerja lebih maksimal. Mengingat singkatnya masa kampanye dan pentingnya untuk segera menindaklanjuti dugaan kecurangan baik yang ditemukan maupun yang dilaporkan.

Menurut Khoirunnisa yang dibutuhkan saat ini adalah gerakan masif dari masyarakat untuk sama-sama mengawal jalannya penyelenggaraan pemilu. Dengan semakin berkembangnya teknologi publik dapat dengan cepat menyebarkan luaskan informasi khususnya soal kecurangan dalam pemilu.

“Penyelenggara pemilu dan instansi yang ada, mereka harus merasa publik terus mengawasinya,” tutupnya. []