Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) DKI Jakarta menyoroti kurang efektifnya penanganan stunting di DKI Jakarta, baik dalam implementasi kebijakan maupun pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penanganan stunting juga dinilai masih minim, dari sekian banyak aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak ada yang bersuara tentang stunting, padahal angka stunting di Jakarta masih tergolong tinggi yakni 14,8%.
“Berdasarkan hasil pengukuran hingga Agustus 2023, ada 22.823 balita di Jakarta yang mengalami stunting,” kata Anggota KOPEL DKI Jakarta, Khairudin dalam “Launching Temuan Hasil Pemantauan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Audit Sosial” (1/4).
Khairudin membeberkan, berdasarkan pantauan audit sosial yang dilakukan KOPEL, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki empat program untuk mengatasi stunting. Program tersebut diantaranya, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, balita, dan gizi masyarakat serta pemberian makanan tambahan di Posyandu. Meski demikian, angka stunting masih tinggi karena tidak satupun anggaran mengarah langsung pada stunting.
“Stunting tidak dijadikan sebagai isu prioritas sehingga angka stunting masih tinggi,” terangnya.
Sementara itu pemanfaatan teknologi untuk mengatasi stunting, seperti aplikasi JAKI yang di dalamnya tersedia pelbagai layanan seperti laporan warga, harga pangan, pantauan banjir dan sebagainya, belum terdapat laporan khusus terkait stunting. Khairudin menilai hal itu karena sosialisasi pada warga menengah ke bawah masih kurang. Selain itu, dalam aplikasi JakSehat juga tidak ditemukan satupun fitur yang terkait masalah stunting.
Atas temuan-temuan tersebut, KOPEL DKI Jakarta berharap pemprov memberikan perhatian khusus pada keluarga yang mengalami stunting, dengan menambahkan anggaran penanganan stunting. Ia juga mengingatkan pemprov harus lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan lebih transparan soal anggaran.
“Perlu ada punishment terhadap pihak terkait yang tidak mempergunakan anggaran dengan bijak dan tepat,” pungkasnya. []
