Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Upaya pemerintah Kota Tarakan dalam menangani eksploitasi anak menemui tantangan serius yang perlu segera diatasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kalimantan Utara, Sukma Arisa Gustina setelah melakukan pemantauan kebijakan melalui audit sosial. Menurutnya terdapat ketidakjelasan kebijakan penanganan eksploitasi terhadap anak, padahal diperlukan langkah konkret untuk melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi yang merugikan masa depan anak.
“Kota Tarakan masih jauh disebut kota layak anak, karena masih banyak oknum yang masih mempekerjakan anak dibawah umur,” kata Sukma saat “Launching Temuan Hasil Pemantauan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Audit Sosial” (2/4).
Menurut Sukma, keterlibatan pemerintah daerah dalam menindak pelaku eksploitasi anak masih terkendala pertimbangan faktor kemanusiaan dan kesiapan pemerintah dalam menegakkan hukum pelaku eksploitasi anak. Ia mencontohkan saat menangani anak pedagang asongan, setelah orang tua diberi arahan untuk tidak membiarkan anaknya berjualan dan meminta untuk fokus pada pendidikan dan tumbuh kembang anak, namun arahan tersebut acap kali tidak dihiraukan.
“Tetapi anak-anak tersebut akan kembali berjualan karena sudah merasa nyaman memperoleh uang bahkan penghasilan mereka mengalahkan pegawai,” jelasnya.
Berdasarkan temuan KPI Kalimantan Utara, anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan eksploitasi anak belum dimaksimalkan dengan baik, berdasarkan penelusuran anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan, anggaran yang digunakan masih didominasi untuk korban kekerasan. Menurut Sukma, harusnya ada anggaran khusus untuk edukasi secara berkala yang bertujuan anak-anak kembali ke jalur pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.
“Pencegahan juga perlu diperkuat melalui edukasi, home visit, dan himbauan pada masyarakat atau konsumen,” tandasnya. []
