Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
JAKARTA, KOMPAS – Memasuki masa pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum meminta para elite politik dan kandidat berkompetisi secara baik. Elite diharapkan bisa ”bertarung” menawarkan program, bukan justru saling menghina maupun saling menghujat.
Pada hari kedua pendaftaran pasangan capres dan cawapres, Minggu (5/8/2018), KPU masih belum mendapat informasi adanya partai politik atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan kandidatnya. Suasana di ruang pendaftaran pasangan capres dan cawapres di Gedung KPU masih sepi. Hanya ada petugas KPU yang menyusun ulang tata meja pendaftaran.
Selain itu, KPU juga bertemu perwakilan redaksi stasiun televisi guna membahas teknis pengambilan gambar saat pendaftaran capres dan cawapres. Berdasarkan kecenderungan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 ataupun pendaftaran calon anggota DPR dan DPD, KPU menduga pendaftaran baru akan ”riuh” jelang penutupan. Sesuai dengan jadwal, pendaftaran ditutup Jumat (10/8) pukul 24.00.
Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan semua elite politik bahwa pemilu adalah sarana memilih pemimpin yang baik sehingga prosesnya juga harus baik, tidak saling menghina apalagi menghujat ataupun menyampaikan hal-hal buruk. Dia mengajak semuanya berkompetisi dengan menyampaikan program masing-masing.
”Kami serukan jangan gunakan atribut provokatif atau negatif saat mendaftar. Kami sudah ingatkan sejak awal, jadi semestinya tak ada,” kata Arief.
Hal senada diungkapkan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Menurut dia, proses pendaftaran capres dan cawapres disaksikan masyarakat. Oleh karena itu, para elite politik diharapkan bisa menunjukkan ”tontonan” mendidik dengan menjadi calon pemimpin yang bisa saling menghargai dan menaati aturan. ”Tak perlu perang tagar (tanda pagar), misalnya ’dua periode’ atau ’ganti presiden’. Sama sekali tak perlu karena ini belum kampanye. Nanti pada 23 September. Kami minta tahan diri dan tak saling provokasi,” kata Wahyu.
Wahyu menuturkan, imbauan untuk tak menggunakan atribut ataupun narasi yang saling memprovokasi sudah disampaikan dalam pertemuan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan petugas penghubung partai, akhir pekan lalu. Namun, jika hal ini dinilai belum cukup, KPU akan mengirim surat ke parpol. Menurut Wahyu, jika saat pendaftaran capres dan cawapres masih ada pendukung yang mengenakan atau membawa atribut yang provokatif, hal itu akan ditertibkan.
Parpol baru
Terkait pendaftaran capres dan cawapres, Direktur Eksekutif Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) Sigit Pamungkas mengingatkan agar KPU memastikan proses pengusulan capres dan cawapres menjalankan prinsip keadilan bagi partai lama ataupun partai baru. Hak dan kewajiban parpol harus sama karena sama-sama peserta Pemilu 2019.
”Jadi, parpol baru dapat berkoalisi dengan parpol lama. Pengusulan capres dan cawapres akan diterima KPU sepanjang memenuhi syarat calon, yakni ambang batas pencalonan,” kata Sigit. (ANTHONY LEE DAN RINI KUSTIASI)
