KPU dan LKPP Menyepakati Kontrak Pengadaan Logistik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati kontrak pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I di Kantor LKPP (18/09). Ketua LKPP, Hendrar Prihadi dalam sambutannya menerangkan, melalui kerja sama ini, belanja kebutuhan logistik, kampanye, dan alat peraga pemilu, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Insyaallah kalo ini dikelola dengan baik, bukan hanya hasil pemilu tapi juga pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat di bangsa ini,” ujar Hendrar.

Dengan konsolidasi pengadaan, lanjut Hendrar, paling tidak terdapat tiga hal yang bisa kita lihat sisi manfaatnya. Ada nilai lebih untuk masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan industri dalam negeri. Menurutnya, melalui konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I ini, menghasilkan efisiensi sebesar 42,7 persen dari 527,8 miliar harga perkiraan sendiri (HPS).

“Artinya ada efisiensi mencapai 225,7 miliar. Dengan efisiensi ini paling tidak banyak anggaran yang bisa dipakai untuk kepentingan lain dengan baik,” kata Hendrar.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam sambutannya menjelaskan, konsolidasi pengadaan logistik pemilu sudah dibicarakan dalam dua tahun terakhir. Tujuannya untuk mengidentifikasi keperluan logistik Pemilu 2024.

“Tahap pertama ini ada kotak suara, bilik suara, tinta, segel. Ini menunjukan bahwa pemilu jalan, logistiknya sudah siap. Nggak ada cerita soal ditunda-tunda lagi,” jelasnya.

Ada sejumlah kebutuhan logistik yang dipersiapkan pada tahap I. Di antaranya adalah kotak suara sebanyak 4.164.522 unit, bilik suara 3.280.644 unit, segel plastik sebanyak 24.364.423 buah, tinta sebanyak 1.640.322 botol ukuran 40 mililiter, dan segel 93.850.362 unit.

“Kita patut bersyukur kepada tuhan karena sudah sampai penandatangan kontrak logistik pemilu tahap pertama. Semoga dalam waktu dekat nanti juga segera dilakukan penandatanganan kontrak payung tahap kedua,” tutur Hasyim. []