Mendagri: Dibutuhkan Penyelenggara Pemilu yang Inovatif dan Tangguh

Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 akan dihadapkan pada kompleksitas Pemilu 2024. Karena itu, dibutuhkan komisioner yang inovatif dan tangguh pada tekanan politik. Sementara itu, tim seleksi juga berjanji akan memegang integritas dalam seluruh proses tahapan seleksi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai bertemu dengan Tim Seleksi (Timsel) Anggota KPU dan Bawaslu, di Jakarta, Selasa (12/10/2021), mengatakan, pihaknya hanya memberikan sejumlah masukan dan saran kepada tim. Namun, ia menegaskan, Kemendagri pada prinsipnya tidak akan ikut campur, apalagi mengintervensi kerja timsel.

”Kerja tim seleksi ini adalah kerja yang independen,” ujar Tito.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden pada Jumat (8/10/2021), Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro ditetapkan sebagai ketua timsel. Mantan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dipilih menjabat wakil ketua serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar selaku sekretaris.

Untuk anggota tim, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej; pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman; Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk; dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Endang Sulastri. Selain itu, ada mantan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna; Ketua Rabhithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Abdul Ghaffar Rozin; mantan anggota Timsel KPU-Bawaslu periode 2017-2022, Betti Alisjahbana; serta komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti.

Menurut Tito, publik tak perlu lagi meragukan independensi dan integritas kesebelas anggota timsel. Sebab, menurut dia, mereka sudah sangat berpengalaman dalam proses seleksi, seperti Hamdi dan Chandra. Apalagi, beberapa di antaranya juga merupakan mantan komisioner KPU, seperti Juri.

”Beliau-beliau ini orang jagoan semua, lebih hebat daripada saya. Jadi, beliau-beliau ini sudah kuat dengan tekanan kanan-kiri. Yang penting, (mereka) sudah dikasih kepercayaan. Kita lihat ke depan. Kita awasi bersama-sama,” ucap Tito.

Adapun Juri menegaskan, semua anggota timsel memiliki komitmen yang sama untuk bekerja secara terbuka, transparan, independen, dan imparsial. Ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa timsel mampu bekerja dengan baik sesuai dengan undang-undang.

Kerja tim seleksi ini adalah kerja yang independen.

Betti pun memastikan semua anggota timsel akan membentengi diri sehingga tidak jatuh pada kepentingan politik atau kepentingan apa pun. Menurut dia, integritas merupakan hal yang prioritas bagi semua anggota timsel.

”Kami pasti bikin kesepakatan soal pakta integritas. Itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Itu harus,” tutur Betti.

Sosok penyelenggara pemilu

Berkaitan dengan sosok penyelenggara pemilu yang dibutuhkan, Tito menyampaikan, siapa pun yang dipilih nanti, tak cukup hanya sehat jasmani dan rohani. Mengingat beban kerja jelang Pemilu 2024 yang sangat berat, tentu memerlukan sosok anggota KPU dan Bawaslu yang kuat di bawah tekanan serta dapat membuat terobosan-terobosan yang kreatif.

”Dengan begitu, penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa lebih efisien dan lebih singkat sehingga keterbelahan masyarakat juga tidak berkepanjangan,” ujar Tito.

Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2024 nanti, pemilu akan digelar secara serentak, mulai dari pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilu ini terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah tingkat II di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, lanjut Tito, salah satu kriteria yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa bekerja tim (teamwork) dan bekerja sama dengan instansi lain. Sebab, tak dimungkiri, KPU ke depan akan bekerja sama dengan instansi lain. Misal, pelibatan TNI-Polri dalam hal pengamanan, lalu para kepala daerah berkaitan dengan anggaran. Belum lagi KPU juga harus mampu berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika membutuhkan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Ini tentu tanpa ikut campur atau adanya intervensi dari pihak lain. Jadi, KPU tetap bekerja independen. Tetapi, ini, kan, memerlukan kegiatan kolaboratif tanpa meninggalkan independensi,” kata Tito.

Hamdi sependapat dengan Tito bahwasanya penyelenggara pemilu nanti harus mampu menjawab tantangan zaman. Untuk itu, aspek inovasi menjadi sangat penting. Sebab, publik tentu tidak ingin kejadian pilu pada Pemilu 2019 yang sempat memakan nyawa bagi petugas pemilu terulang kembali pada Pemilu 2024.

”Nah, calon komisioner nanti mikir dong, bagaimana mengatasi yang zaman dulu itu supaya penyelenggaraan pemilu nanti lebih baik. Sekarang teknologi sudah berkembang. Komisioner, kan, harus berpikir, mindset juga harus berubah. Jangan sedikit-sedikit, misal, nyerah sama normatif,” tutur Hamdi.

Di luar itu semua, menurut Hamdi, aspek kedua yang penting dimiliki calon komisioner adalah integritas. Sebab, komisioner itu akan selalu berada pada pusaran politik. Untuk itu, dibutuhkan komisioner yang tangguh terhadap segala godaan dan tekanan politik.

”Nanti itu pasti pressure-nya akan tinggi dan dia (komisioner) harus tangguh dari segala macam rongrongan, nanti orang-orang cari kesempatan, godaan-godaan politik, belum lagi tekanan politik kiri-kanan karena banyak kepentingan. Itu sudah sesuatu yang secara intrinsik sudah ada dalam dunia itu. Makanya, kami cari orang yang tangguh, terutama tangguh secara politik,” ucap Hamdi.

Untuk mendapatkan komisioner dengan sosok seperti itu, Hamdi pun tak memungkiri dalam proses seleksi nanti akan lebih diperketat prosesnya, terutama dalam kaitan tes psikologi. Tim pansel, lanjutnya, juga akan mendalami soal integritas dari para calon tersebut. (NIKOLAUS HARBOWO)

Dikliping dari artikel yang terbit di Kompas.ID https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/13/kerja-tim-seleksi-ini-adalah-kerja-yang-independen/