Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Karena jumlah partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kesuksesan Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemda melakukan berbagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada 2024 mendatang.
“Karena makin banyak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka yang terpilih itu akan memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat. Kalau partisipasinya rendah, dukungan rakyat akan lemah, pemerintahannya tidak akan kuat,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku di Makassar yang disiarkan langsung melalui Youtube Kemenko Polhukam (26/6).
Kemendagri juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peserta pemilu, serta media massa turut serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada. Tito mendasarkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi pemilih tinggi, ia menyebut capaian itu harus terus dijaga.
“Indonesia adalah salah satu negara yang sukarela masyarakatnya memilih dengan tingkat partisipasi pemilih yang salah satu tertinggi di dunia, dibuktikan dalam pemilu kemarin yang hampir mencapai 80%,” jelasnya.
Pada Pilkada 2020 partisipasi pemilih sebanyak 76% penduduk yang memiliki hak pilih menyalurkan suara di tengah suasana pandemi. Sementara pada pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 capaian partisipasi pemilih mencapai 81,97%. Pada Pilkada 2024 ia berharap, proses pilkada dapat berjalan dengan jujur, aman, adil, dan lancar.
“Tentu ini akan membawa tantangan baru, bukan hanya bagi teman-teman aparat keamanan yang biasanya menggunakan sistem back-up dari wilayah yang tidak ada Pilkada ke daerah yang ada Pilkada, tapi juga pengalaman baru bagi penyelenggara, KPU, Bawaslu dan lain lain, termasuk bagi pemerintah,” kata Tito. []
