August 8, 2024

Mendorong Representasi Perempuan yang Bermakna di Parlemen

Jumlah perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan berperspektif perempuan. Angka representasi perempuan tidak cukup, tetapi representasi perempuan di parlemen harus lebih bermakna. Dengan begitu kebijakan yang mengutamakan kepentingan perempuan dan keadilan sosial akan lebih banyak terakomodasi.

“Pentingnya perempuan dalam kebijakan publik bukan hanya sekedar tokenisme, tetapi sebagai individu yang merdeka untuk membuat keputusan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan diri dan kelompok lainnya,” kata Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Violla Reininda dalam diskusi daring “Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024” (19/7).

Violla mengatakan, angka keterwakilan perempuan di DPR dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada Pemilu 2024 jumlah caleg perempuan mencapai 22,1% dari total 580 anggota legislatif. Menurutnya, hal itu perlu dirayakan sebagai peningkatan partisipasi perempuan di parlemen, namun kualitas caleg perempuan juga harus diperhatikan. Dalam hal itu menurut Violla, perlu melibatkan kolaborasi partai politik, masyarakat sipil, dan pejabat publik yang menempatkan perempuan progresif dengan perspektif gender dan interseksional.

“Jika perempuan hanya dilihat dari perspektif gender, yang muncul adalah perempuan yang egosentris terhadap gender tertentu. Sebaliknya, perempuan dengan perspektif progresif dapat mencapai isu-isu yang lebih luas, seperti kemiskinan struktural dan kelompok minoritas,” tuturnya.

Dengan keterwakilan perempuan yang bermakna, Violla berharap pada pemerintahan baru perempuan menjadi figur yang dapat mengaplikasikan kepentingan perempuan di parlemen. Ia menyesalkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019, meskipun terdapat 20% perempuan di parlemen, namun tak ada yang bicara soal kepentingan buruh perempuan dalam UU Cipta Kerja. Hal itu juga berlaku pada UU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU tentang Pekerja Rumah Tangga yang prosesnya sangat lambat serta tidak cukup mengakomodasi kepentingan perempuan. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.