Pemerintah Antisipasi Konflik Pilkada di Papua

JAKARTA – Pemerintah mewaspadai potensi konflik yang muncul menjelang dan saat pemilihan kepala daerah serentak digelar pada 2018. Salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus adalah Papua. “Saat ini memang kami fokus kepada Papua,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di sela acara “Pemantapan Program Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Aparat Pemerintah dan Aparat Teritorial Daerah” di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, kemarin.

Menurut Wiranto, pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu telah berkoordinasi untuk memetakan potensi kerawanan yang mungkin muncul di sana. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, suhu politik di Papua selalu memanas menjelang pemilu dan pilkada. Karena itu, semua pihak terkait akan berupaya memantau dan mencegah ledakan konflik ataupun kerusuhan politik. “Sehingga tidak menimbulkan keresahan, kekacauan, dan konflik di masyarakat. Itu yang terpenting,” ujarnya.

Wiranto mengklaim sejumlah tindak pencegahan konflik telah dilakukan. “Sudah ada langkah-langkah menetralkan,” ujarnya. Namun ia enggan merinci langkah apa saja yang sudah diambil. Dia hanya menyebutkan salah satu langkah tersebut adalah menyempurnakan sistem pemilihan yang khusus berlaku di Papua, yakni noken. “Kami sempurnakan sistem noken,” kata Wiranto.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan pihaknya mendukung upaya pembentukan tim mediasi yang digagas Pemerintah Provinsi Papua untuk menangani konflik yang mungkin terjadi setelah pilkada di sana. “Kami mendukung rencana pembentukan tim mediasi dan berharap agar semua pihak dilibatkan, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga konflik yang terjadi tidak hanya ditangani polisi dan dibantu TNI,” kata Boy di Jayapura.

Selama ini, berbagai konflik yang terjadi di Papua, termasuk yang berkaitan dengan pilkada, hanya ditangani aparat keamanan. Dengan terbentuknya tim mediasi, penanganan bisa dilakukan bersama. Boy berharap tim mediasi bisa segera terbentuk dan kelak bekerja menyelesaikan berbagai konflik politik yang muncul.

Salah satu insiden pasca-pilkada terakhir kali terjadi di Kabupaten Tolikara, yang memicu demonstrasi dan perusakan di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Konflik itu pulalah yang menyebabkan insiden pemalangan ruas jalan yang melintasi Distrik Minage di Tolikara.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyebutkan Provinsi Jawa Barat dan Papua adalah daerah rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan itu Jabar sebagai lumbung terbesar, kemudian Papua di daerah timur,” kata Tito. Selain keduanya, daerah yang dinilai rawan konflik adalah Kalimantan Barat. SYAFIUL HADI | ARKHELAUS WISNU | ANTARA | AGUNG SEDAYU 

Masih Rawan

Pemilihan kepala daerah serentak akan kembali digelar pada 27 Juni 2018. Pesta demokrasi itu bakal diadakan lebih dari 100 daerah. Masih ada sejumlah potensi konflik yang mungkin terjadi.

https://koran.tempo.co/konten/2017/10/19/422914/Pemerintah-Antisipasi-Konflik-Pilkada-di-Papua