Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 semakin memperkuat indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia. ICW menegaskan, dari 37 kota/kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon, 12 di antaranya diisi oleh kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, ICW meluncurkan fitur baru dalam situs Rekam Jejak.
“Fitur ini menyediakan informasi mengenai afiliasi dinasti politik, keterkaitan bisnis, riwayat korupsi, serta laporan kekayaan kandidat berdasarkan LHKPN. Data yang tersedia dikompilasi dari sumber terbuka dan masukan publik, bertujuan untuk memberikan transparansi lebih luas mengenai calon kepala daerah dan wakilnya,” jelas ICW melalui keterangan tertulis, Jakarta (24/11).
Transparansi informasi mengenai rekam jejak para kandidat juga menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk membuka data terkait calon kepala daerah. ICW memandang, informasi penting mengenai calon pemimpin sering kali sulit diakses oleh publik, pola serupa juga terjadi pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.
“Hal ini berpotensi merugikan hak pemilih untuk menentukan pilihan secara sadar dan terinformasi,” tegas ICW.
Lebih lanjut, ICW menerangkan peluncuran Rekam Jejak tidak hanya bertujuan sebagai bentuk edukasi politik bagi masyarakat, tetapi juga sebagai kritik terhadap KPU yang lalai dalam menyediakan informasi publik. Dengan tidak adanya keterbukaan dari penyelenggara pemilu, pemilih dipaksa membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas.
“Oleh karena itu, publik perlu lebih kritis dalam memilih pemimpin serta menuntut transparansi yang lebih besar dari penyelenggara pemilu guna memastikan bahwa Pilkada 2024 benar-benar menjadi ajang demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya. []
