No. Perkara : 55/PUU-XVII/2019 Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya mulai masuk menyelidiki aliran uang di dalam pelaporan dana kampanye. Korupsi politik terjadi karena ketiadaan pengawasan dana kampanye dan dana politik. Pengawasan dana kampanye mestinya tak hanya dilakukan terhadap rekening khusus dana kampanye. “Jangan hanya rekening khusus dana kampanye yang diawasi. Makanya baik …

Satu hari pasca sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No.20/2019 digelar (14/3), para pemohon, di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, dan Feri Amsari memasukkan permohonan perbaikan ke panitera Pendaftaran Perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Percepatan permohonan perbaikan ditujukan agar MK dapat mempercepat proses pengujian perkara. “Perbaikan Permohonan dilakukan cepat, sesuai dengan arahan hakim MK, dan untuk menunjukkan …

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara No.20/2018 (14/3) yang diajukan oleh salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pemohon menjelaskan konsekuensi terhadap manajemen penyelenggaraan pemilu jika lima pasal yang diuji dinyatakan inkonstitusional. Konsekuensi patut diperhitungkan, sebab lima pasal dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diuji memiliki dampak terhadap teknis penyelenggaraan Pemilu 2019. …

2017 sebagai tahun politik menggambarkan ada pekerjaan rumah dalam penegakan hukum pemilu. Politik uang dipraktekan gamblang dalam Pilkada 2017. Ujaran kekerasan hadir di ruang publik dan maya. UU No.7/2017 dan penguatan kelembagaan pemilu menyadari pekerjaan rumah ini tapi sangat mungkin bisa tak optimal diselesaikan. Dalam Diskusi Catatan Akhir Tahun 2017 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta (28/12), profesor …