Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan bermasalah karena mengotak-atik aturan kandidasi terlalu berdekatan dengan Pilkada 2024. Mereka memandang putusan itu …
Read More »