Sanksi Administratif Suap Politik Pilkada
Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada merupakan sesuatu hal yang pantas. Sebab memang berdasarkan Pilkada serentak 2015 kemarin, Undang-Undang a quo yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, pada kenyataannya banyak mengalami kekurangan. Dan pastinya, revisi tersebut harus dilaksanakan sesegera mungkin, karena tahapan Pilkada berikutnya (2017) tinggal dalam hitungan bulan lagi. Salah satu isu krusial yang dianggap penting untuk mengalami …
