Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Kampung Tambaklorok, yang terletak di Semarang Utara, kini memiliki tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer. Meskipun proyek ini dibiayai dengan anggaran besar senilai Rp 386 miliar, warga setempat masih menghadapi masalah serius. Rembesan air laut dari tanggul tersebut terus terjadi setiap pagi, menyulitkan aktivitas harian mereka, terutama bagi anak-anak yang akan berangkat sekolah dan para nelayan yang bersiap mencari nafkah.
Genangan air di Kampung Tambaklorok memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 5-10 sentimeter. Namun, kondisi ini tetap mengganggu kehidupan sehari-hari warga. Rasa frustrasi mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama saat proyek besar yang diharapkan dapat memberikan perlindungan ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka. Ketua RW 016 Kampung Tambaklorok, Slamet Riyadi, mengungkapkan harapannya.
“Dulu sebelum ada tanggul, banjir rob bisa mencapai sentimeter. Tapi sekarang, meski tidak setinggi itu, tetap mengganggu aktivitas pagi, terutama bagi anak-anak yang mau bersekolah dan warga yang bekerja,” ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat.
Slamet berharap Pemerintah Kota Semarang dapat segera menindaklanjuti perbaikan, seperti meninggikan jalan utama dan memperbaiki saluran air, agar warga bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir akan ancaman rob. “Kami berharap jalan segera ditinggikan, supaya kami bisa beraktivitas dengan aman tanpa harus khawatir dengan rob,” harapnya.
Penurunan Hasil Tangkapan Ikan
Masalah lain yang dihadapi masyarakat Kampung Tambaklorok adalah penurunan hasil tangkapan ikan di kalangan nelayan. Hasil tangkapan nelayan Tambakrejo menyusut hingga sepuluh kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ahmad Marzuki, salah satu nelayan, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya.
“Beberapa tahun yang lalu dalam satu hari bisa mendapat tangkapan 10 kilogram. Sekarang 1 kilogram saja sudah susah,” ujarnya.
Ahmad menjelaskan bahwa menurunnya volume ikan disebabkan oleh kerusakan lingkungan, khususnya di pesisir Kota Semarang yang tercemar oleh sampah plastik. Ia mengingatkan bahwa pada 2005, dirinya masih bisa menangkap hingga 20 kilogram kepiting dalam sehari.
Kini, dengan usaha keras, ia hanya bisa mendapatkan empat ekor kepiting, yang dianggapnya sudah untung. Nelayan lain, Selamet, juga merasakan dampak serupa. Menurutnya, sampah-sampah tersebut tidak hanya mengganggu ekosistem biota laut, tetapi juga memperburuk hasil tangkapan.
“Ini saya juga punya tambak kerang, jumlahnya juga terus berkurang,” katanya.
Selamet harus bekerja ekstra keras untuk membersihkan rumah kerang dari sampah plastik yang merusak ekosistem kerang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat antara Januari hingga Maret 2024, terdapat 104 kejadian bencana hidrometeorologi. Dari total kejadian tersebut, lebih dari 59.000 rumah terendam dan 1.162 rumah mengalami kerusakan.
Lebih dari 205.000 warga juga terdampak, dengan 12 jiwa yang meninggal akibat bencana tersebut. Sebaran bencana ini tidak hanya mencakup Kota Semarang, tetapi juga 35 kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah bahkan menetapkan sejumlah daerah dalam status darurat. Kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp 14,9 triliun dari 2020 hingga 2024.
Penyebab banjir dan rob Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sultan Agung (Unisulla) Semarang, Mila Karmila, menjelaskan bahwa faktor penyebab banjir dan rob bersifat kompleks. Penurunan muka tanah akibat penggunaan air bawah tanah yang masif dan pembebanan di kawasan industri menjadi perhatian penting.
“Faktornya itu kompleks, tidak hanya perubahan iklim saja, tapi penggunaan air bawah tanah itu juga perlu diperhatikan,” jelasnya.
Mila menilai penanganan banjir rob yang dilakukan pemerintah selama ini terkesan parsial dan tidak menyentuh akar masalah. Proyek besar seperti pembangunan tol dan tanggul laut Semarang-Demak justru memindahkan masalah ke daerah lain. “Kalau yang ditanggul hanya sebagian, artinya hanya memindahkan masalah ke tempat lain,” tambahnya.
Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa misalnya menawarkan solusi menaikan tarif pajak penggunaan air tanah bagi industri yang menggunakan.
“Kebijakan pemberian pajak tinggi pengguna air tanah akan kami berlakukan. Sehingga yang digunakan lebih banyak air permukaan nantinya,” kata Andika dalam debat Pilgub Kedua di Semarang, Minggu (10/11/2024).
Menurut Andika, penurunan tanah di pesisir utara Jawa tidak hanya akibat perubahan iklim, namun juga faktor manusia. Selain itu, kata Andika, banjir juga disebabkan oleh deforestasi. Karena itu, ia mengusulkan adanya insentif untuk menghijaukan kembali lingkungan.
“Kami anak berikan insentif untuk perubahan yang bisa menghijaukan kembali lingkungan mereka. Maka usaha mitigasi bisa dilakukan oleh swasta,”beber Andika.
Sementara itu calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan air tanah selama tiga bulan sekali. Menurut Luthfi, dengan evaluasi Perda diharapkan tak ada lagi pengambilan air tanah secara masif, agar tidak memperparah penurunan tanah di pesisir utara Jawa Tengah.
“Kita harus lakukan penegakan perda. Sehingga tidak ada lagi pengambilan air tanah semena-mena dan perda itu nantinya akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali,” kata Luthfi.
Luthfi menambahkan, nantinya setiap desa akan memiliki Satgas tanggap bencana yang terlatih. Untuk penangan bencana di wilayah tersebut.
“Kami juga akan membentuk kelompok terlatih yang menjadi garda cepat penanganan bencana nantinya di tingkat desa,” kata Luthfi. []
M. Dafi Yusuf, Jurnalis Kompas.com
Liputan ini telah terbit di Kompas.com merupakan hasil kolaborasi dengan Perludem untuk mengawal proses Pilkada 2024 dan memastikan pilkada berjalan dengan adil dan transparan.
