Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menuntut seluruh penyelenggara negara menjunjung tinggi etika berbangsa, menghormati hak dan kebebasan warga negara serta mengembalikan prinsip independensi peradilan. Hal itu disampaikan keluarga besar UII Yogyakarta dalam mimbar bebas demokrasi, sebagai bentuk keprihatinan terhadap matinya demokrasi Indonesia. Dalam acara tersebut, para akademisi dan aktivis demokrasi menyerukan membuat oposisi permanen melawan rezim politik dinasti.
“Demokrasi substansial telah mati, etika politik dikebiri, keadaban bernegara diingkari, selamat datang otoritarianisme gaya baru yang melebihi rezim Soeharto,” kata Profesor Ilmu Media dan Jurnalisme UII, Masduki dalam orasinya di Kampus UII, Yogyakarta (14/3).
Mereka menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia karena terjadi manipulasi jalur dan mekanisme konstitusional. Hal itu terbukti melalui intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. UII memandang hal tersebut merupakan serangan terhadap independensi lembaga peradilan dan mengabaikan amanat Reformasi 1998.
“Mendorong partai politik untuk menjaga independensinya sehingga berdaya dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mampu menjalankan perannya untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar UII dalam keterangan tertulisnya.
Massa juga mendesak partai politik yang kalah pemilu untuk menjadi oposisi penyeimbang yang berpegang teguh pada konstitusi, serta menggunakan hak angket dan langkah politik dan hukum lainnya untuk menghukum Presiden Jokowi yang terbukti melakukan praktik korupsi kekuasaan secara terbuka. Selain itu mereka juga meminta lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusut semua kecurangan pemilu, termasuk yang dilakukan Presiden Jokowi.
“Kami menyeru tokoh krisis nasional untuk bersatu dan membuat oposisi permanen melawan rezim politik dinasti yang menjadi predator pemangsa dan pembunuh demokrasi,” tegas Rektor UII Yogyakarta, Fathul Wahid. []
