Walhi Anggap Penunjukan Pj Kepala Daerah Berpotensi Langgengkan Konflik Agraria

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proses penunjukkan pejabat (Pj) kepala daerah sarat dengan masalah. Setidaknya, sebanyak 101 kepala daerah telah berakhir masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah berakhir pada 2023. Walhi menganggap kekosongan jabatan publik itu menjadi ladang intervensi presiden untuk memastikan hasil Pemilu 2024. Hal itu kemudian menjadi ajang konsolidasi melanggengkan penguasaan atas sumber-sumber agraria yang menjadi hajat hidup rakyat.

“Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal pasca reformasi,” tulis Walhi dalam siaran pers (18/3).

Walhi menganggap, berbagai institusi resmi demokrasi dilumpuhkan dan dikendalikan oleh elite politik yang terhubung pada jejaring oligarki. Hal itu menurut Walhi bertujuan melanjutkan kekuasaan untuk menguasai sumber-sumber agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik sesuai janji politiknya, Presiden Jokowi justru membawa Indonesia dalam krisis agraria yang semakin akut.

Walhi mencatat, sepanjang 2014-2023 sebanyak 827 pejuang lingkungan mengalami peristiwa kriminalisasi, intimidasi bahkan kekerasan yang mengakibatkan kematian karena konflik sumber daya alam. Dari Jumlah tersebut tercatat 6 orang meninggal dunia, 145 orang ditangkap dan 28 orang ditetapkan menjadi tersangka, sementara 620 orang pejuang lingkungan lainnya mengalami peristiwa kekerasan yang mengakibatkan luka-luka.

“Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2022 di mana 253 orang pejuang lingkungan di Indonesia mengalami peristiwa kriminalisasi dan kekerasan,” terang Walhi.

Selain itu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama 2015-2023 mencatat sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria seluas 6,3 juta hektar yang berdampak pada 1,7 juta rumah tangga petani, buruh tani, nelayan dan masyarakat adat. Dalam kurun waktu yang sama, 2.442 orang petani dan pejuang agraria mengalami kriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.

Menurut KPA situasi itu jauh lebih buruk dibanding satu dekade sebelumnya, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 1.520 letusan konflik agrarian dari 5,7 juta hektar. Hal tersebut berdampak pada 900 ribu rumah tangga petani, dengan 1.354 orang petani mengalami kriminalisasi, 553 orang mengalami kekerasan, 110 orang tertembak dan 70 orang tewas.

“Menyerukan kepada seluruh gerakan sosial untuk terus kritis dan melawan berbagai bentuk ketidakadilan, dan kebijakan yang merampas hak rakyat Indonesia, dan bertentangan dengan undang-undang 1945,” tegas Walhi. []