Ilustrasi Rumahpemilu.org/ Haura Ihsani

YASMIB: Perlu Pelibatan Masyarakat dalam Penanganan Stunting di Sulbar

Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi berkolaborasi dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan penurunan stunting di Sulawesi Barat. YASMIB menilai kurang terjadinya kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi masalah utama selain rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang stunting.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang kompleks ini,” Anggota YASMIB, Hasrini saat “Launching Temuan Hasil Pemantauan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Audit Sosial” (1/4).

Menurut Hasrini, harusnya penanganan stunting di Sulawesi Barat benar-benar digalakkan, mengingat masih tingginya angka stunting yang terjadi. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemensos), Sulbar menempati posisi provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 33,8%, menjadikannya sebagai peringkat kedua tertinggi secara nasional. Menurutnya, angka itu masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%.

Hasrini merincikan, Kabupaten Pasangkayu memiliki prevalensi terendah dengan angka 25,8%, sementara kabupaten lainnya seperti Mamuju Tengah dengan 28,1%, Mamuju dengan angka 33,8%, Mamasa mencapai 38,6%, Polewali Mandar 39,3%, dan Majene mencapai 40,6%. Upaya pemerintah menggandeng para istri untuk menjadi agen komunikasi, informasi, dan edukasi seluruh masyarakat dianggap sudah menjadi langkah tepat.

Selain itu upaya membuat aplikasi si centing untuk mempermudah petugas melakukan pengecekan pada anak yang mengalami stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar membuat aplikasi tersebut agar dapat menjadi alat penting dalam memantau dan memberikan informasi terkait stunting pada anak-anak dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

“Pemahaman akan masalah ini di tingkat masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program-program pencegahan yang dicanangkan,” ucapnya.

YASMIB Sulawesi mencatat, Pemda perlu memastikan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dapat ditingkatkan. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur kesehatan dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan menjadi agen perubahan dalam pencegahan stunting.

“Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal gizi, pola makan yang sehat, dan perawatan anak,” pungkasnya. []