Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sriwati, khawatir Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dilaksanakan di akhir tahun. Kondisi cuaca di Kepulauan Riau di akhir tahun tak bersahabat, banyak gelombang tinggi di lautan yang beresiko menghambat pelaksanaan Pilkada, terutama distribusi logistik.
“Kepri di bulan Desember adalah Kepri yang gelombang lautnya tinggi. Nanti sulit untuk distribusi logistik. Kami sudah pernah mengalami Pilkada 2015. Berpengaruh sekali, itu tidak memudahkan kita. Kepri itu, kalau Desember, angin utara sudah sangat beresiko,” ujar Sriwati pada webdiskusi “Pilkada yang Ramah HAM dalam Kondisi Pandemik, Bagaimana Kesiapan KPU?” (28/4).
Ia juga mengkhawatirkan sosialisasi Pilkada Serentak yang perlu dilakukan KPU ditengah pandemik. Tak semua masyarakat Kepri dapat mengakses internet dan memiliki ponsel pintar untuk mengakses media sosial. Sosialisasi tetap mesti dilakukan dengan berinteraksi tatap muka.
“Mungkin sosialisasi di media itu tidak terlalu berpengaruh. Bagi masyarakat yang bukan di kota, mereka gak bisa menerima sosialisasi di media. Harus bertatp muka. Itu kan harus kita pikirkan teknisnya. Di normal saja, untuk menemui pemilih kami kesulitan. Apalagi dengan kondisi Covid (Coronavirus disease). Belum kita mendatangi untuk coklit (pencocokan dan penelitian). Bisa saja mereka menolak kita,” kata Sriwati.
Di Kepri, telah ada 86 kasus positif Covid-19. 9 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 8 orang meninggal. Di jajaran KPU Kepri pun terdapat satu orang staf sekretariat KPU Kota Batam yang ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan (ODP).
“Jumlah itu baru di bulan ini. Penyelenggara kami juga, ada satu orang, sekretariat di KPU Kota Batam yang ODP karena orangtuanya positif korona,” Sriwati menyampaikan.
Sriwati mendorong agar segera ada kepastian hukum terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Saat ini, telah ada 30.740 penyelenggara adhoc yang telah dibentuk.
