Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol FISIP UI) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk juga mengadakan simulasi tahapan lain selain pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi penetapan calon dan simulasi kampanye yang mengikuti protokol kesehatan juga penting dilakukan.
“Saya berharap ada simulasi tiap tahapan, tiap kegiatan. Yang saya tangkap itu kan simulasi itu hanya untuk pemungutan suara. Saya punnya harapan simulasi itu ada untuk kampanye, deklarasi, simulasi kampanye di dalam ruangan itu seperti apa, di luar seperti apa. Itu sangat penting. Mengaturnya itu seperti apa,” kata Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Puskapol FISIP UI, pada diskusi daring “Pilkada dan Klaster Baru Covid-19” (9/9).
Ia menyarankan penggunaan daftar hadir untuk disimulasikan pada kegiatan penetapan dan pengundian nomor pasangan calon serta kampanye. Ini penting untuk mengontrol orang-orang yang hadir pada kegiatan tersebut. Sehingga calon kepala daerah tidak bisa menghindar—dengan dalih tidak mengundang—ketika ada orang yang datang ke kegiatan yang diorganisirnya.
“Jangan kemudian para calon kepala daerah itu lagi-lagi melempar tanggung jawab,” kata Aditya.
Selain itu, daftar hadir juga bisa digunakan oleh satuan tugas Covid-19 untuk menelusuri kontak jika ditemukan ada yang positif Covid-19 di kerumunan saat berjalannya kegiatan tersebut. Satuan tugas Covid-19 di provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, menurut Adit, harus terlibat dalam setiap tahapan Pilkada.
