Maharddhika

Avatar

DPR Didorong Gunakan Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu yang Ramah Perempuan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong untuk menggunakan mekanisme pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang lebih ramah perempuan. Sistem paket diusulkan untuk diadopsi dalam pemilihan. Dengan sistem ini, satu anggota Komisi II memilih …

Read More »

Mengacaukan Informasi Pemilu, Menghilangkan Hak Pilih

Keterbatasan akses dan pengaburan informasi pemilu bisa menyebabkan pemilih tidak tercatat dalam daftar pemilih atau bahkan tidak bisa memberikan suara. Kurangnya informasi resmi yang diketahui oleh seseorang juga akan membuatnya rentan terhadap informasi palsu yang mendistorsi keputusan untuk memilih. Kemunculan …

Read More »

Potret Jumlah Suara Tidak Sah dan Perolehan Suara Partai di Pileg 2019

Suara tidak sah di Pileg 2019 mencapai 11.12 persen—terbilang tinggi di atas rata-rata global. Sementara perolehan suara partai, yang dapat mencerminkan preferensi pemilih untuk mencoblos tanda gambar partai, mencapai 24.88 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan enam model rancangan penyederhanaan …

Read More »

Intimidasi dan Pengusikan Hak Memilih di Pemilu Indonesia

Voter suppression paling gamblang terlihat dalam bentuk intimidasi—baik secara halus maupun agresif. Intimidasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengaruh untuk menekan seseorang agar memilih atau tidak memilih. Intimidasi dapat mengambil banyak bentuk, baik secara halus maupun agresif. Bentuk-bentuk intimidasi yang halus …

Read More »

Ketentuan di Regulasi Pemilu yang Berpotensi Menghilangkan Hak Pilih

Ada ketentuan administratif di regulasi pemilu yang jika tidak diterapkan secara hati-hati berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk memilih dalam pemilu. Hak memilih setiap warga negara pada dasarnya telah dilindungi oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan …

Read More »

Memetakan Bentuk-bentuk Voter Suppression di Pemilu Indonesia

Adakah benih-benih voter suppression di Pemilu Indonesia? Bagaimana kecenderungan bentuk-bentuknya? Hak pilih adalah salah satu hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks pemilu, Dalam konteks pemilu, ada asas “umum” yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan …

Read More »

MK Pertanyakan Kerugian Hak Konstitusional Penyelenggara Ad Hoc atas Keserentakan Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan kerugian hak konstitusional penyelenggara ad hoc ketika pemilu dilakukan secara serentak dengan model lima kotak seperti di Pemilu 2019. MK mempertanyakan hal tersebut pada sidang perdana uji materi tentang keserentakan pemilu yang diajukan mantan Kelompok Penyelenggara …

Read More »

MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Keserentakan Pemilu oleh Penyelenggara Ad Hoc

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi tentang keserentakan pemilu (9/6). Gugatan uji materi ini diajukan mantan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019. Pada sidang perdana ini, MK …

Read More »

Disiapkan, Desain Surat Suara Lebih Sederhana

Desain surat suara Pemilu 2024 yang mencakup lima jenis pemilihan rencananya akan disederhanakan untuk efisiensi penyelenggara pemilu dan memudahkan pemilih. Namun, penyederhanaan surat suara itu harus diikuti sosialisasi masif dan dilakukan jauh hari agar pemilih tak terkejut dan menyebabkan banyaknya …

Read More »

Surat Suara Pemilu 2024 Diusulkan Disederhanakan

Penyerentakan pemilu presiden; pemilu legislatif nasional dan daerah; serta pemilihan kepala daerah di tahun yang sama dilakukan tanpa perubahan undang-undang. Konsekuensinya, penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 ini akan semakin rumit. Untuk menanggulangi hal tersebut, seluruh pemangku kepentingan pemilu memikirkan penyederhanaan …

Read More »