Biaya Demokrasi Mahal, Ini Jawaban KPU RI

Menanggapi kritik yang beredar dari masyarakat mengenai mahalnya biaya demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan bahwa biaya tersebut tidak sebanding dengan kontrak sosial yang dapat dibangun oleh masyarakat kepada calon pemimpinnya secara langsung. Dalam pemilu, masyarakat diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan harapan kepada calon pemimpin.

“Biaya Pilkada DKI Jakarta adalah 487 miliar. Coba dibagi tujuh juta pemilih, satu orang membayar hanya sebesar 70 ribu rupiah. Itu harga yang mahal kah untuk memilih pemimpin yang kita inginkan? Mahal mana dengan pemimpin bukan pilihan kita yang berpotensi lebih besar menyelewengkan anggaran ABPD DKI?” kata Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, pada acara “Kursus Singkat Kepemiluan”, di Salemba, Jakarta Pusat (15/11).

Selain itu, Ferry juga menerangkan bahwa masyarakat perlu secara aktif memanfaatkan tahapan kampanye pasangan calon (paslon) untuk mengadvokasi kepentingan mereka. Sebab, pertemuan langsung antara masyarakat dengan calon pemimpin adalah saat yang paling tepat untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi terkait program pemerintahan ke depan.

“Masyarakat perlu sadar bahwa pemilu itu menentukan pemimpin yang akan mengarahkan lima tahun ke depan. Jangan disia-siakan. Jangan tolak paslon untuk mengenalkan visi misi dan program mereka. Biarkan mereka berlomba memenangkan hati masyarakat dengan program-program pro rakyat mereka. Kita telah keluarkan uang untuk memilih pemimpin,” tegas Ferry.

Dalam pemilu, masyarakat akan memainkan peran dalam kehidupan bernegara yang demokratis, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.