Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Batas minimal usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon (paslon), tak lagi sejak bakal paslon mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasinya, pemilih berhak memilih apabila telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, bukan sejak daftar pemilih dimutakhirkan. Alasan lain yakni agar tak merugikan warga negara yang ingin mendaftar, namun usia belum genap mencukupi minimal usia pencalonan pada saat pendaftaran.
“Kalau saat mendaftar yang bersangkutan belum berusia 25 atau 30 tahun, tetapi pada saat penetapan calon dia sudah cukup usia, dia termasuk pihak yang dirugikan. Nah, karena konsultasi ini meminta tafsir menurut pembuat UU, yang kita maksud adalah pada saat penetapan calon, bukan pada saat mendaftar,” tegas Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Lukman Edy, di Senayan, Jakarta Selatan (7/6).
Sebelumnya, Ketua KPU RI, Arief Budiman, menjelaskan bahwa usulan KPU agar syarat minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak pendaftaran dikarenakan KPU mesti memverifikasi semua syarat pencalonan. Syarat minimal usia harus dipenuhi sebelum dilakukan verifikasi. Selain itu, waktu penetapan paslon juga dipengaruhi apabila terjadi sengketa pencalonan.
“Jadi, setelah semua syarat pencalonan dipenuhi, baru kita lakukan verifikasi. Ini logika yang kita bangun. Tapi, kalau mau ditetapkan saat ditetapkan sebagai paslon, ya oke saja,” kata Arief.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mendukung usulan KPU agar syarat minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak bakal calon mendaftarkan diri. Namun, Komisi II meminta KPU untuk menetapkan batas minimal usia pencalonan dihitung sejak penetapan paslon di Peraturan KPU (PKPU) yang dikonsultasikan.
